Strategi pertama adalah memastikan aksesibilitas dalam penyelenggaraan pemilu. Menurutnya, fasilitas, sarana, prasarana, serta informasi kepemiluan harus dapat dijangkau dan digunakan oleh seluruh masyarakat, termasuk penyandang disabilitas dan kelompok rentan lainnya.
Kedua, penguatan pendidikan pemilih melalui literasi politik yang berkelanjutan. Upaya ini diperlukan agar masyarakat tidak hanya memahami hak pilihnya, tetapi juga mampu bersikap kritis dan berpartisipasi secara sadar dalam proses demokrasi.
Ketiga, perlindungan hak dengan menjamin kepastian hukum serta pemenuhan hak asasi setiap warga negara dalam kehidupan politik. Keempat, pelibatan masyarakat secara aktif, khususnya kelompok marginal, dalam mengevaluasi pelayanan kepemiluan dan menyampaikan masukan terhadap kebijakan.
Adapun strategi kelima ialah membangun kolaborasi multipihak. Lanlan menilai sinergi antara penyelenggara pemilu, pemerintah, perguruan tinggi, organisasi masyarakat sipil, dan komunitas akar rumput diperlukan agar kebijakan inklusif dapat diterapkan secara nyata.
Ketua KPU Kota Cirebon Mardeko menyambut baik pembahasan mengenai penguatan hak politik tersebut. Ia menegaskan komitmen KPU Kota Cirebon untuk terus mendorong pelayanan kepemiluan yang transparan, inklusif, dan memberikan akses setara bagi seluruh warga.
Sementara itu, Direktur PKBI Cirebon Agus menilai dialog antara pemangku kebijakan dan kelompok masyarakat menjadi bagian penting dalam mengidentifikasi kebutuhan serta hambatan yang dihadapi kelompok rentan.
Melalui kegiatan tersebut, para peserta diharapkan dapat memperkuat pemahaman mengenai hak politik sekaligus mendorong keterlibatan masyarakat yang lebih luas dalam proses demokrasi.
Diskusi berlangsung secara interaktif melalui sesi dialog bersama peserta. Kegiatan ini sekaligus menegaskan pentingnya kerja sama berbagai elemen masyarakat untuk mewujudkan pemilu yang terbuka, adil, dan mampu mengakomodasi hak seluruh warga negara. (****)
