Persoalan akses pendidikan juga menjadi perhatian aliansi. Adhri menyebut masih terdapat mahasiswa yang terkendala biaya untuk melanjutkan pendidikan hingga jenjang sarjana. Karena itu, mahasiswa mendorong adanya kebijakan beasiswa yang dapat membantu masyarakat, termasuk realisasi program satu desa satu sarjana.
Menurutnya, DPRD memiliki peran dalam mendorong kebijakan melalui regulasi, sedangkan pemerintah daerah bertanggung jawab dalam pelaksanaannya.
Terkait keterbatasan fiskal yang menjadi salah satu kendala pemerintah daerah, Adhri menilai kondisi tersebut tetap perlu diikuti dengan upaya mencari solusi agar persoalan pendidikan di Kabupaten Subang tidak terabaikan.
Ia menegaskan, Aliansi BEM Subang akan terus mengawal tuntutan yang telah disampaikan kepada pemerintah daerah dan DPRD. Menurutnya, penyampaian aspirasi melalui audiensi perlu diikuti langkah konkret yang dapat dirasakan masyarakat.
“Kita kawal bersama. Jangan hanya disampaikan lewat meja-meja bundar saja, tetapi harus ada tindakan-tindakan yang memang bisa direalisasikan untuk menjawab persoalan-persoalan yang ada di Kabupaten Subang,” ujarnya.
Adhri menambahkan, apabila tuntutan mahasiswa tidak mendapatkan solusi, aliansi berencana kembali menggelar aksi dengan membawa tuntutan yang belum dijawab oleh pemerintah daerah maupun DPRD.
“Kita lakukan langkah audiensi dan berdiskusi dengan pemerintah daerah. Kalau tidak menemukan titik terang dan solusi, kita turun kembali dengan membawa tuntutan-tuntutan yang memang belum dijawab,” katanya. (**)
