Ia menegaskan bahwa SLIK bukan menjadi satu-satunya dasar dalam persetujuan kredit atau pembiayaan. Keputusan tetap berada di masing-masing lembaga jasa keuangan berdasarkan analisis kelayakan, manajemen risiko, serta prinsip kehati-hatian.
Dengan demikian, perluasan inklusi keuangan diharapkan dapat berjalan seiring dengan peningkatan kualitas kredit dan pembiayaan, perlindungan konsumen, serta terjaganya stabilitas sistem keuangan.
Sementara itu, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait mengapresiasi langkah OJK dalam mengoptimalkan SLIK. Menurutnya, kebijakan tersebut akan mempercepat penyaluran pembiayaan perumahan bagi masyarakat sekaligus mendukung keberhasilan Program 3 Juta Rumah.
Hingga Juli 2026, SLIK telah dimanfaatkan oleh 2.169 pelapor yang terdiri atas perbankan, perusahaan pembiayaan, perusahaan modal ventura, lembaga keuangan mikro, pergadaian, koperasi simpan pinjam, hingga lembaga jasa keuangan lainnya.
Tingginya pemanfaatan SLIK juga tercermin dari rata-rata 31 juta permintaan Informasi Debitur (iDeb) setiap bulan. Bahkan pada April 2026, jumlah inquiry mencapai 35,3 juta, yang menunjukkan semakin strategisnya peran SLIK dalam mendukung proses penyaluran kredit dan pembiayaan nasional.
OJK menyebut optimalisasi SLIK diarahkan untuk mencapai empat tujuan utama, yakni memperluas akses pembiayaan guna mendukung pembangunan ekonomi nasional, mempercepat pembaruan data debitur, meminimalkan potensi pengaduan masyarakat terkait fasilitas yang telah dilunasi namun belum diperbarui, serta memperkuat ekosistem keuangan melalui sistem pelaporan kredit yang lebih kredibel.
Penguatan SLIK dilakukan di tengah pertumbuhan positif intermediasi sektor jasa keuangan. Hingga Mei 2026, kredit perbankan tercatat tumbuh 11,51 persen secara tahunan menjadi Rp8.918 triliun, kredit UMKM mencapai sekitar Rp1.500 triliun, sementara kredit perumahan meningkat 4,99 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. (**)
