Selain mendorong proses hukum yang berkeadilan, Puan meminta pemerintah pusat dan daerah tetap memberikan perhatian kepada masyarakat terdampak. Menurutnya, kebutuhan warga untuk mendapatkan layanan kesehatan, pendidikan, serta menjaga keberlangsungan mata pencaharian harus tetap menjadi prioritas.
“Perkembangan penegakan hukum ini patut kita apresiasi. Dan pada saat yang sama, keluarga terdampak Karhutla juga masih membutuhkan kepastian bahwa dukungan terus berjalan sampai mereka dapat menjalani kehidupannya dengan aman,” tuturnya.
Puan juga mengingatkan pemerintah agar mengantisipasi dampak penanganan perkara terhadap aktivitas ekonomi masyarakat, khususnya para pekerja dan pelaku usaha kecil yang menggantungkan penghidupan pada kegiatan ekonomi di sekitar wilayah terdampak.
Ia menilai, perlindungan terhadap masyarakat perlu berjalan beriringan dengan proses hukum, sehingga keluarga pekerja maupun warga sekitar memperoleh informasi mengenai bentuk dukungan dan langkah penanganan yang disiapkan pemerintah.
Lebih lanjut, Puan menyatakan DPR RI akan terus mengawasi perkembangan penanganan kasus Karhutla melalui komisi-komisi terkait, termasuk memastikan aspek penegakan hukum dan perlindungan masyarakat mendapat perhatian.
Menurutnya, tindak lanjut yang jelas dan dapat dirasakan langsung oleh masyarakat menjadi bagian penting dalam membangun kepercayaan publik terhadap negara.
“Tujuan bersama kita adalah memberi masyarakat kesempatan hidup yang lebih aman,” pungkas politisi Fraksi PDI Perjuangan tersebut. (**)
