SUBANG.pesanjabar.com – Forum Masyarakat Subang Bersatu (FMSB) menggelar diskusi bertema Tata Kelola Lingkungan Hidup Menghadapi Industrialisasi di Kabupaten Subang di Cafe 88 Society, Kabupaten Subang, Rabu (14/10/2026). Kegiatan ini menjadi ruang bagi masyarakat, aktivis lingkungan, akademisi, dan unsur pemerintah untuk membahas dampak perkembangan industri terhadap lingkungan serta kehidupan masyarakat lokal.
Diskusi tersebut turut menyoroti persoalan PT Cholyfour Mitra Mandiri (PT CMM) di Desa Cimayasari, Kecamatan Cipeundeuy, Kabupaten Subang. Para peserta menyampaikan pandangan mengenai penegakan aturan, pengawasan aktivitas industri, serta pentingnya keterlibatan masyarakat dalam pengambilan keputusan terkait lingkungan.
Aktivis lingkungan, Andi, menilai persoalan dugaan pelanggaran perusahaan perlu ditangani secara tegas oleh pemerintah. Ia juga menilai pengawasan dari lembaga legislatif diperlukan agar aturan yang berlaku benar-benar dijalankan.
Dalam diskusi tersebut, Andi menyampaikan pandangan tegas terkait penanganan PT CMM. Ia menilai perusahaan yang terbukti melanggar ketentuan harus ditindak sesuai aturan yang berlaku.
“Harus ditutup total,” ujar Andi saat menanggapi pertanyaan mengenai langkah yang perlu diambil terhadap perusahaan tersebut.
Pernyataan itu merupakan pandangan Andi dalam forum diskusi. Penentuan tindakan terhadap perusahaan tetap perlu didasarkan pada hasil pemeriksaan dan kewenangan instansi terkait.
Sementara itu, mantan anggota DPRD Subang, Kang Dede Warman, menyatakan dukungannya terhadap langkah Gubernur Jawa Barat dalam mendorong penanganan persoalan lingkungan. Ia berharap Pemerintah Kabupaten Subang dan DPRD dapat bertindak tegas terhadap perusahaan yang terbukti melanggar aturan.
Dede juga mempertanyakan manfaat nyata kehadiran industri bagi masyarakat setempat. Menurutnya, perkembangan industri perlu diimbangi dengan perhatian terhadap kondisi sosial dan mata pencaharian warga.
Ia menyinggung masyarakat yang sebelumnya bekerja sebagai buruh tani dan berharap persoalan tersebut menjadi perhatian pemerintah. Dede juga menilai masyarakat perlu dilibatkan dalam pembahasan kebijakan industri, baik oleh pemerintah maupun pihak perusahaan.
“Harus jujur, apa yang didapat masyarakat lokal dari masuknya industri ke Subang,” ungkapnya.
