Menggadai Lumbung Padi Tanpa Strategi Ketahanan Pangan
Sebagai salah satu lumbung padi terbesar di Jawa Barat, Subang kini menghadapi ancaman serius akibat ekspansi kawasan industri. Proyeksi pengembangan industri seluas 11.250 hektare di tujuh kecamatan berpotensi menggerus lahan pertanian produktif.
Pemerintah daerah memang menyatakan komitmen untuk mempertahankan status lumbung padi dan melindungi lahan pertanian. Namun hingga kini, belum ada regulasi daerah yang secara tegas menetapkan dan melindungi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) dengan sanksi yang kuat.
Bahkan, muncul laporan bahwa sejumlah lahan telah beralih fungsi secara fisik menjadi kawasan industri, namun masih tercatat sebagai sawah dalam administrasi. Kondisi ini menunjukkan lemahnya koordinasi dan perencanaan tata ruang.
Dalam perencanaan yang ideal, industrialisasi seharusnya diiringi dengan strategi pertanian modern, program alih keterampilan bagi petani, serta perlindungan ketat terhadap lahan produktif. Sayangnya, elemen-elemen tersebut belum berjalan secara sistematis.
Akibatnya, alih fungsi lahan tidak hanya mengancam produksi pangan, tetapi juga berpotensi menciptakan kelompok petani yang kehilangan mata pencaharian tanpa alternatif yang jelas.
Ketiadaan Konsep Jangka Panjang
Seluruh persoalan ini bermuara pada satu hal: absennya desain pembangunan yang terintegrasi. Kebijakan berjalan secara parsial dan reaktif, bukan sebagai bagian dari strategi jangka panjang yang utuh.
Pemerintah daerah terlihat lebih fokus menarik investasi dibandingkan menyiapkan fondasi sosial dan ekonomi yang menopangnya. Tidak ada keterkaitan yang jelas antara perizinan kawasan industri dengan peningkatan kualitas pendidikan, penyerapan tenaga kerja lokal, maupun perlindungan sektor pertanian.
Seharusnya, setiap kebijakan investasi disertai dengan indikator kinerja yang jelas, seperti peningkatan RLS, penurunan pengangguran terdidik, serta perluasan akses pelatihan dan magang bagi masyarakat lokal. Namun, inovasi kebijakan semacam ini belum terlihat.
