Pemerintah daerah memang mengklaim keberhasilan menurunkan jumlah anak tidak sekolah dari sekitar 21.000 pada 2024 menjadi 19.829 pada Oktober 2025, serta meningkatkan Angka Partisipasi Sekolah (APS) hingga 99,2%. Namun, capaian ini belum menjawab persoalan mendasar: untuk apa anak-anak bersekolah jika durasi pendidikan mereka tidak cukup untuk memahami keterampilan teknis, mengoperasikan mesin industri 4.0, atau bahkan lolos seleksi kerja di pabrik modern?
Program seperti pembentukan satuan tugas dan pemberian bantuan seragam gratis cenderung bersifat reaktif dan tambal sulam. Kebijakan tersebut belum menyentuh akar persoalan, yaitu kemiskinan struktural dan tingginya angka pernikahan dini yang terus meningkat setiap tahunnya.
Lebih jauh, pemerintah daerah belum menyusun blueprint pendidikan yang terintegrasi dengan kebutuhan industri masa depan. Tidak ada upaya sistematis untuk mengembangkan kurikulum vokasi berbasis potensi lokal maupun memanfaatkan dana tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) untuk beasiswa pendidikan. Akibatnya, generasi muda Subang berisiko hanya menjadi buruh kasar dengan upah rendah di wilayahnya sendiri. Ini bukan visi, melainkan spekulasi yang dibungkus dengan narasi transformasi.
Paradoks Pengangguran: Investasi Besar, Keterlibatan Lokal Minim
Paradoks lain terlihat pada sektor ketenagakerjaan. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kabupaten Subang pada 2025 tercatat sebesar 6,8%, lebih tinggi dibandingkan rata-rata nasional sebesar 4,74%.
Di satu sisi, industrialisasi mulai menyerap tenaga kerja. Namun, pertanyaan pentingnya adalah: sejauh mana tenaga kerja lokal benar-benar terlibat?
Dari 848,57 ribu penduduk yang bekerja, sektor jasa menyerap 430.960 orang dan industri pengolahan 183.420 orang. Sayangnya, tidak tersedia data rinci mengenai proporsi tenaga kerja lokal yang mengisi posisi teknis, administratif, maupun manajerial di sektor industri. Tidak jelas pula berapa banyak yang hanya bekerja sebagai buruh lepas atau tenaga konstruksi sementara.
Proyeksi penyerapan hingga 200.000 tenaga kerja di kawasan industri seperti Subang Smartpolitan dan PT Taifa memang terdengar menjanjikan. Namun, tanpa peta jalan peningkatan keterampilan, posisi-posisi strategis tersebut kemungkinan besar akan diisi oleh tenaga kerja dari luar daerah yang lebih siap secara kompetensi.
Di sisi lain, pemerintah daerah belum menunjukkan upaya serius dalam membangun Balai Latihan Kerja berskala besar yang terhubung langsung dengan kebutuhan industri. Akibatnya, penurunan angka pengangguran jika terjadi berpotensi hanya ditopang oleh pertumbuhan sektor informal, bukan oleh keterlibatan masyarakat dalam rantai produksi inti industri.
