Sekda sebagai Orkestrator Creative Financing
KSP/BGS dan optimalisasi BUMD pada akhirnya membutuhkan satu hal yang sama: koordinasi lintas sektor.
Optimalisasi aset tidak dapat berjalan hanya oleh perangkat daerah yang menangani aset. Diperlukan keterlibatan perencana pembangunan, keuangan, hukum, perangkat teknis, investasi, hingga pengawasan. Begitu pula dengan BUMD. Pengembangannya membutuhkan keterhubungan antara pemerintah daerah, BUMD, kawasan industri, dunia usaha, lembaga pendidikan, dan masyarakat.
Di sinilah posisi Sekda menjadi penting. Sekda dapat berperan sebagai penghubung dan orkestrator agar berbagai potensi tersebut tidak berjalan secara sektoral.
Tekanan fiskal 2026 dapat menjadi momentum untuk mengevaluasi kembali bagaimana aset daerah dikelola dan bagaimana BUMD ditempatkan dalam transformasi ekonomi Subang.
Sekda bersama perangkat daerah terkait perlu memastikan setiap pilihan pembiayaan memiliki dasar hukum, kajian ekonomi, risiko yang terukur, serta manfaat yang jelas bagi daerah dan masyarakat. Dengan demikian, creative financing tidak sekadar dipahami sebagai upaya mencari uang ketika APBD terbatas. Lebih dari itu, creative financing adalah cara untuk mengubah aset, potensi ekonomi, dan jejaring kerja sama menjadi sumber daya pembangunan.
Menanti Sekda dengan Gagasan Ekonomi yang Terintegrasi
Pada akhirnya, tantangan fiskal Subang bukan hanya persoalan berkurangnya transfer dari pemerintah pusat. Tantangannya adalah bagaimana pemerintah daerah mengoptimalkan sumber daya yang telah dimiliki.
KSP dan BGS dapat menjadi instrumen untuk mengubah aset idle menjadi aset produktif. Sementara BUMD dapat mengambil peran dalam rantai pasok kawasan industri melalui peluang penyediaan air bersih, energi atau gas, pengelolaan limbah, serta penyiapan tenaga kerja. Keduanya membutuhkan tata kelola yang profesional, transparan, terukur, dan berorientasi pada manfaat publik.
Karena itu, Sekda baru nantinya tidak hanya dituntut mampu menjaga koordinasi birokrasi, tetapi juga mampu mengorkestrasi aset, BUMD, investasi, dan kebutuhan pembangunan dalam satu strategi. Tantangannya bukan sekadar mencari sumber uang baru, melainkan bagaimana mengubah aset dan potensi ekonomi Subang menjadi kekuatan pembiayaan pembangunan.
Di tengah pertumbuhan kawasan industri dan keterbatasan ruang fiskal, Subang membutuhkan tata kelola yang mampu menghubungkan aset, BUMD, investasi, dan kebutuhan pembangunan dalam satu ekosistem. Jika koordinasi tersebut dapat dibangun dengan baik, tekanan fiskal dapat menjadi momentum untuk memperkuat model pembiayaan pembangunan yang lebih kreatif, produktif, transparan, dan berkelanjutan.
Pada titik inilah publik menanti: mampukah Sekda baru Subang mengorkestrasi potensi tersebut menjadi kekuatan nyata bagi pembangunan daerah?
Penulis:
Akhmad Basuni (Dosen Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Subang)
