Ia menjelaskan, keberhasilan pelaksanaan APBD tidak hanya diukur dari tingkat serapan anggaran, tetapi juga dari kualitas belanja yang mampu memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
Belanja pemerintah, lanjutnya, harus mampu meningkatkan pelayanan publik, mendorong pertumbuhan ekonomi daerah, serta menghasilkan nilai tambah yang berdampak langsung terhadap kesejahteraan masyarakat.
Asep Nuroni menilai kegiatan tersebut sangat strategis karena melibatkan para pelaku utama pengelolaan keuangan dan pengadaan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Subang. Melalui forum tersebut, diharapkan terbangun komunikasi teknis yang efektif serta kesamaan persepsi dalam pelaksanaan pengadaan.
Ia juga menyoroti berbagai kendala yang kerap muncul dalam proses pengadaan. Menurutnya, hambatan tersebut lebih sering disebabkan oleh perbedaan pemahaman dalam implementasi aturan dibandingkan kurangnya regulasi yang tersedia.
“Perbedaan persepsi mengenai mekanisme transaksi, proses pembayaran, kelengkapan administrasi maupun penggunaan sistem elektronik dapat menghambat percepatan pelaksanaan kegiatan dan realisasi anggaran,” katanya.
Karena itu, ia mengapresiasi langkah UKPBJ Kabupaten Subang yang proaktif menyelenggarakan kegiatan tersebut sebagai sarana pembelajaran, koordinasi, dan penyamaan persepsi bagi seluruh perangkat daerah.
Kegiatan menghadirkan narasumber dari Biro Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat, Dari Darohman, SE. Turut hadir Asisten Daerah Bidang Administrasi Umum, Kabid Perbendaharaan BKAD Kabupaten Subang, perwakilan Bank BJB Cabang Subang, para PPK, Bendahara Pengeluaran, Admin Katalog Elektronik, serta peserta lainnya. (**)
