3. Revitalisasi SMK dan Politeknik Berbasis Klaster Industri
Kurikulum pendidikan jenjang menengah dan tinggi harus direvitalisasi dengan prinsip diversifikasi berbasis potensi daerah. HMI secara spesifik mendesak pembukaan jurusan-jurusan baru yang sesuai dengan kebutuhan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Subang Smartpolitan dan KEK Pelabuhan Internasional Patimban guna menyerap tenaga kerja lokal.
4. Pembukaan Pusat Pelatihan Kerja Keliling (BLK Mobile) dan Sertifikasi Gratis
Dinas Ketenagakerjaan dituntut untuk menyelenggarakan program pelatihan relevan yang mobile hingga pelosok desa. Program sertifikasi keahlian seperti welding, operator forklift, hingga kemampuan bahasa asing harus diperbanyak dan digratiskan agar pemuda pedesaan mampu bersaing di pasar industrialisasi.
5. Percepatan Peraturan Daerah (Perda) Beasiswa Pendidikan
HMI mendorong Badan Legislatif dan Eksekutif untuk segera merumuskan Perda tentang Beasiswa Pendidikan. APBD harus dialokasikan secara afirmatif untuk pembiayaan beasiswa penuh bagi pemuda berprestasi dari keluarga kurang mampu, khususnya untuk jurusan strategis seperti teknik, logistik pelabuhan, dan digitalisasi.
Dalam narasi penutup audiensinya, HMI menekankan bahwa Kabupaten Subang di tahun 2026 tidak lagi memiliki kemewahan waktu untuk sekadar menjadi pengamat pertumbuhan areanya sendiri. Kehadiran Pelabuhan Internasional Patimban dan kawasan ekonomi baru adalah gerbong kemajuan yang tak bisa ditolak.
“Membiarkan gerbong kemajuan itu berjalan tanpa penumpang lokal yang cakap adalah sebuah kelalaian strategis. Momentum ini harus dijawab dengan reformasi anggaran pendidikan yang transparan, Beasiswa Vokasi Daerah yang presisi, serta proteksi ketenagakerjaan yang tegas bagi buruh lokal. Jadikan warga Subang subjek utama pembangunan, bukan sekadar penonton di tanah kelahiran mereka sendiri,” demikian pernyataan sikap yang dibacakan dalam audiensi tersebut.(****)
