Dalam forum tersebut, HMI Subang secara lugas menyoroti lemahnya efektivitas fungsi pengawasan DPRD serta kinerja OPD yang dinilai belum maksimal merespons realitas pertumbuhan daerah.
Membawa semangat advokasi, HMI Cabang Subang menyerahkan berkas Policy Brief yang berisi tuntutan dan rekomendasi kebijakan konkret. Poin-poin prioritas yang harus segera direalisasikan pada tahun 2026 ini antara lain:
1. Reformulasi Naskah Akademik dan Cetak Biru Pembangunan
Pemerintah Daerah didesak untuk segera menyusun ulang blue print perencanaan strategis pendidikan yang berorientasi pada penguatan nilai-nilai kemanusiaan. Perencanaan tersebut harus berbasis analisis riil perkembangan kebutuhan daerah dan dinamika masyarakat.
2. Penuntasan Darurat Putus Sekolah dan PHK
Tingginya angka putus sekolah serta rendahnya rata-rata lama sekolah menjadi perhatian utama. Di sisi ketenagakerjaan, HMI menyoroti lonjakan angka pengangguran dan kasus Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) yang harus segera dicarikan solusi sistematis.
