Langkah tersebut dilakukan untuk memastikan data penerima bansos selalu diperbarui sesuai kondisi terbaru di masyarakat.
“Hasil pembelajaran tersebut akan menjadi dasar perluasan piloting ke 42 kabupaten-kota. Pelaksanaannya akan dilakukan secara bertahap mulai bulan Juni 2026,” katanya.
Ia menegaskan, digitalisasi data bansos menjadi bagian dari upaya pemerintah meningkatkan akurasi penyaluran bantuan sosial kepada masyarakat yang berhak menerima.
Melalui sistem digital, pemerintah berharap dapat meminimalkan kesalahan data sekaligus memastikan bantuan diterima oleh kelompok yang memenuhi kriteria.
“Target akhirnya sederhana namun sangat penting, masyarakat yang memang berhak tidak boleh terlewat. Sementara yang sudah tidak memenuhi kriteria, sudah tidak dapat menerima bantuan,” ujar Mira.
Pemerintah berharap uji coba digitalisasi data bansos ini dapat menjadi fondasi dalam penguatan sistem perlindungan sosial nasional yang lebih akurat, transparan, dan tepat sasaran bagi masyarakat penerima manfaat. (**)
