Kang Rey menjelaskan bahwa prioritas tenaga kerja tetap diberikan kepada warga Subang, namun melalui mekanisme berjenjang yang transparan, bukan berbasis kuota informal. Mulai dari tingkat desa, kecamatan, hingga kabupaten, sebelum membuka peluang bagi tenaga kerja dari luar daerah.
Di sisi lain, Kang Rey juga mengingatkan bahwa tuntutan prioritas warga lokal tidak bisa dilepaskan dari kualitas SDM. Ia menilai, memaksakan industri menyerap tenaga kerja yang tidak sesuai kualifikasi justru akan menciptakan masalah baru.
“Tidak bisa dipaksakan kalau SDM-nya tidak sesuai. Karena itu kita dorong kerja sama industri dengan universitas di Subang, supaya anak-anak muda kita punya keahlian yang benar-benar dibutuhkan industri,” katanya.
Lebih jauh, Kang Rey mengakui bahwa reformasi sistem ketenagakerjaan bukan proyek jangka pendek. Ia menyebut target kebijakan tersebut adalah membangun sistem berkelanjutan, bukan program sesaat yang berganti seiring pergantian kepala daerah.
“Di akhir masa kepemimpinan saya 2029, saya ingin Bupati selanjutnya tinggal menjalankan sistem. Jangan lagi ganti pejabat, ganti kebijakan, akhirnya masalah tidak pernah tuntas,” pungkasnya.
Diskusi ini menegaskan bahwa tantangan ketenagakerjaan di Subang tidak hanya soal membuka lapangan kerja, tetapi juga keberanian memutus praktik lama yang tidak transparan. Tanpa pengawasan dan konsistensi, sistem baru berisiko kembali terseret pada pola lama yang justru mengkhianati tujuan industrialisasi itu sendiri. (**)
