Pemerintah Kabupaten Garut diminta untuk menyelesaikan seluruh administrasi dan aspek hukum terkait lahan paling lambat Oktober 2026.
Marlinda menjelaskan, selama proses pembangunan fisik Sekolah Rakyat masih berlangsung, sebanyak 60 calon siswa sementara akan mengikuti kegiatan pendidikan di Kabupaten Sumedang. Seluruh kebutuhan operasional dan pembiayaan pendidikan selama masa transisi tersebut akan ditanggung oleh Kementerian Sosial RI.
Tidak hanya itu, dalam audiensi tersebut juga dibahas program perbaikan rumah bagi orang tua siswa Sekolah Rakyat melalui Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP). Dari total 70 rumah yang diusulkan, sebanyak 50 unit telah diajukan untuk mendapatkan bantuan perbaikan rumah.
Program tersebut direncanakan masuk dalam penganggaran Tahun 2027 dengan syarat kelengkapan data By Name By Address (BNBA) yang valid.
Di sisi lain, Kementerian Sosial RI juga menyetujui usulan program Lumbung Sosial dari Pemerintah Kabupaten Garut. Selain itu, Pemkab Garut didorong untuk mengusulkan bantuan pendukung lainnya seperti kendaraan RTU, tangki air, serta dapur umum lapangan (dumlap) agar masuk dalam daftar prioritas bantuan sosial pemerintah pusat.
Sebagai tindak lanjut, dalam waktu dekat jajaran Kementerian Sosial RI dijadwalkan melakukan peninjauan langsung ke lokasi pembangunan Sekolah Rakyat di Kabupaten Garut.
Melalui kolaborasi antara Pemerintah Kabupaten Garut, Kementerian Sosial RI, dan kementerian terkait lainnya, diharapkan berbagai program strategis tersebut dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta memperluas akses pendidikan bagi warga kurang mampu di Kabupaten Garut. (**)
