BANDUNG.pesanjabar.com – Senin (22/06/2026). Pemerintah Kota Bandung memastikan pengawasan harga minyak goreng MinyaKita di pasaran terus dilakukan guna menjaga stabilitas harga kebutuhan pokok sekaligus mengendalikan inflasi daerah. Selain itu, bantuan pangan dari pemerintah pusat juga dipastikan tersalurkan tepat sasaran kepada masyarakat penerima manfaat.
Wali Kota Bandung, Muhammad Farhan, mengatakan pengawasan harga MinyaKita menjadi langkah penting pemerintah daerah dalam menjaga daya beli masyarakat di tengah fluktuasi harga kebutuhan pokok yang terjadi saat ini.
Menurut Farhan, distribusi MinyaKita tidak sepenuhnya masuk dalam kategori barang subsidi pemerintah. Ia menjelaskan hanya sekitar 30 persen distribusi minyak goreng tersebut yang berada dalam kendali Bulog, sedangkan sisanya mengikuti mekanisme pasar.
“Seperti yang disampaikan Menteri Perdagangan, MinyaKita bukan seluruhnya barang bersubsidi. Hanya sekitar 30 persen distribusinya yang dikendalikan Bulog, sementara 70 persen mengikuti mekanisme pasar,” ujar Farhan di Balai Kota Bandung, Senin (22/6/2026).
Kondisi tersebut, lanjut Farhan, membuat pemerintah daerah perlu melakukan pemantauan rutin agar harga jual MinyaKita tetap sesuai dengan Harga Eceran Tertinggi (HET) yang telah ditetapkan pemerintah pusat.
Karena itu, Pemkot Bandung akan terus melakukan pengawasan di pasar tradisional maupun jalur distribusi lainnya untuk mencegah terjadinya lonjakan harga yang dapat membebani masyarakat.
“Maka Pemerintah Kota Bandung dalam rangka pengendalian inflasi akan memastikan harga mengikuti HET serta memastikan bantuan pangan dari Badan Pangan Nasional sampai kepada masyarakat yang membutuhkan,” katanya.
Selain fokus pada pengendalian harga, Pemkot Bandung juga menyiapkan program penyaluran bantuan pangan kepada masyarakat sebagai bagian dari program pemerintah pusat melalui Badan Pangan Nasional.
Farhan menyebutkan sekitar 60 ribu kepala keluarga di Kota Bandung diproyeksikan menerima bantuan pangan tersebut dalam bentuk produk MinyaKita maupun beras program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP).
“Diperkirakan sekitar 60 ribu kepala keluarga di Kota Bandung akan menerima bantuan tersebut, baik berupa MinyaKita maupun beras SPHP,” ungkapnya.
Ia berharap distribusi bantuan pangan berjalan lancar dan tepat sasaran sehingga dapat membantu meringankan beban ekonomi masyarakat, khususnya kelompok rentan dan warga berpenghasilan rendah di Kota Bandung. (****)
