Menurutnya, aksi tersebut diharapkan menjadi ruang bersama bagi masyarakat untuk menyampaikan aspirasi secara inklusif dan aman, bukan hanya menjadi gerakan yang melibatkan mahasiswa.
BEM UI dan Komite Sadar merumuskan lima tuntutan yang akan disuarakan dalam aksi tersebut. Tuntutan itu meliputi penetapan status bencana nasional untuk bencana ekologis, pengalokasian anggaran yang berpihak kepada rakyat, serta penurunan biaya pendidikan.
Selain itu, mahasiswa mendesak pemberantasan korupsi dan penyalahgunaan hukum, serta meminta perlindungan hak asasi manusia (HAM) dan kebebasan berpendapat.
Kelima tuntutan tersebut menjadi bagian dari evaluasi mahasiswa terhadap jalannya pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming setelah dua tahun memimpin Indonesia.
Mahasiswa juga membahas kemungkinan langkah lanjutan apabila pemerintah dinilai belum memberikan tanggapan konkret terhadap tuntutan yang disampaikan. Opsi yang dibicarakan mencakup penyelenggaraan aksi lanjutan hingga pembahasan mengenai bentuk pembangkangan sipil.
Melalui aksi 28 Oktober, BEM UI dan Komite Sadar berharap semakin banyak kelompok masyarakat terlibat dalam gerakan tersebut. Konsolidasi ini sekaligus menjadi upaya menyatukan aspirasi dan memperkuat dorongan agar pemerintah merespons berbagai persoalan sosial, pendidikan, lingkungan, hukum, dan hak asasi manusia. (**)
