JAKARTA, Pesanjabar.com – Kementerian Sosial (Kemensos) melaporkan bahwa dari 1,3 juta bantuan sosial (bansos) yang gagal disalurkan akibat masalah rekening, sebanyak 580.798 keluarga penerima manfaat (KPM) kini telah menerima bantuan tersebut.
“Kemarin saya sampaikan 1,3 juta gagal salur, hingga hari ini 580 ribu lebih sudah berhasil cair. Sisanya, 768.381 KPM masih dalam proses perbaikan dengan rincian 751.067 KPM via Himbara dan 17.314 KPM via PT Pos,” kata Menteri Sosial Saifullah Yusuf (Gus Ipul) dalam konferensi pers di Jakarta, Kamis (19/6).
Penyaluran bansos saat ini telah mencapai 80,3% untuk Program Keluarga Harapan (PKH) dengan 8.028.881 KPM dan 81% untuk bantuan sembako dengan 14.810.907 KPM. Namun, masih terdapat KPM yang dalam proses pembukaan rekening dan perbaikan data, termasuk 1.945.399 KPM PKH dan 2.723.515 KPM sembako yang sedang membuka rekening, serta ribuan KPM lainnya yang datanya diperbaiki.
Kemensos terus berkoordinasi dengan Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) untuk mempercepat pembuatan kartu rekening kolektif, meskipun proses pencetakan kartu memerlukan waktu.
Kegagalan penyaluran disebabkan oleh rekening pasif, rekening tidak ditemukan, ketidaksesuaian nama rekening, kartu belum terbit atau tidak aktif, dan nomor kartu yang salah.
Langkah yang diambil antara lain konfirmasi nomor kartu aktif oleh bank, penjelasan alasan rekening tidak ditemukan, penyesuaian nama sesuai petunjuk teknis bansos, pemrosesan rekening baru untuk KPM yang memenuhi syarat, serta pelengkapan data alamat untuk distribusi kartu.
Masyarakat juga diajak berpartisipasi melalui fitur “Usul dan Sanggah” di aplikasi Cek Bansos untuk mengusulkan atau menyanggah data bansos.
Sejak Mei, tercatat 363.472 pengajuan usulan dan 2.829 sanggahan dari masyarakat yang menilai ada KPM tidak layak menerima bansos.
Gus Ipul mengapresiasi partisipasi publik ini sebagai bagian dari proses pemutakhiran data. “Ini membantu kami melihat kondisi objektif di lapangan. Semakin banyak masyarakat terlibat, data bansos akan semakin akurat dan adil,” ujarnya.
Usulan dan sanggahan tersebut akan digabungkan dengan data dari operator SIKS-NG Dinas Sosial dan Desa/Kelurahan, lalu diverifikasi langsung di lapangan untuk menentukan kelayakan penerima bansos. **
