SUBANG.pesanjabar.com – Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak (DP2KBP3A) Kabupaten Subang menargetkan sedikitnya 50 persen dari 253 Kampung Keluarga Berkualitas (Kampung KB) yang tersebar di seluruh wilayah Kabupaten Subang berstatus berkelanjutan pada 2026. Target tersebut diwujudkan melalui penguatan pelaksanaan program, peningkatan pelaporan, serta pemberdayaan masyarakat di tingkat desa.
Kepala DP2KBP3A Kabupaten Subang, Dr. Drs. H. Yayat Sudrajat, M.M., M.Si., melalui Penata Kependudukan dan Keluarga Berencana, Yana Suprihat, mengatakan penetapan status Kampung KB dilakukan berdasarkan indikator yang terukur melalui Sistem Informasi Keluarga (SIGA). Jumat (19/06/2026)
Menurutnya, seluruh aktivitas Kampung KB dinilai dari konsistensi pelaksanaan program, kelengkapan sarana pendukung, laporan kegiatan bulanan, hingga dokumentasi yang diunggah ke dalam sistem nasional.
Saat ini, Kabupaten Subang memiliki 253 Kampung KB. Dari jumlah tersebut, 107 kampung telah berstatus berkelanjutan, 21 kampung masuk kategori mandiri, sementara 19 kampung lainnya masih berada pada tahap berkembang.
“Target tahun ini minimal 50 persen Kampung KB berada pada kategori berkelanjutan,” ujar Yana.
Ia menegaskan bahwa pemerintah daerah tidak menentukan secara langsung status Kampung KB. Seluruh penilaian dilakukan secara objektif berdasarkan data dan indikator yang tercatat dalam aplikasi SIGA.
“Kategori Kampung KB ditentukan berdasarkan keaktifan kegiatan, kelengkapan sarana, laporan rutin, serta dokumentasi yang diunggah ke aplikasi. Dari sana akan terlihat tingkat perkembangan masing-masing Kampung KB,” jelasnya.
Yana menerangkan, Kampung KB merupakan wadah pemberdayaan masyarakat yang mengintegrasikan berbagai program pembangunan keluarga melalui delapan bidang kegiatan. Program tersebut mencakup pendidikan, kesehatan reproduksi, sosial budaya, keagamaan, lingkungan, perlindungan sosial, hingga peningkatan kualitas hidup keluarga.
Berbagai kegiatan yang dilaksanakan juga dirancang untuk menjawab kebutuhan masyarakat secara langsung. Di antaranya program Magrib Mengaji, pelayanan donor darah, edukasi kesehatan keluarga, serta berbagai kegiatan lintas sektor yang melibatkan instansi pemerintah dan organisasi kemasyarakatan.
“Misalnya ada program Magrib Mengaji dari bidang pendidikan, kemudian kegiatan donor darah dengan menghadirkan PMI langsung ke Kampung KB sehingga masyarakat lebih mudah memperoleh pelayanan,” katanya.
Menurut Yana, keberhasilan Kampung KB tidak hanya bergantung pada pemerintah, tetapi juga ditentukan oleh partisipasi aktif masyarakat, dukungan Petugas Lapangan Keluarga Berencana (PLKB), pemerintah desa, serta berbagai pemangku kepentingan lainnya.
Ia menambahkan, tujuan utama pembentukan Kampung KB adalah mewujudkan keluarga yang berkualitas, baik dari aspek pendidikan, kesehatan, ekonomi, maupun kehidupan sosial dan keagamaan.
“Harapannya, anak-anak memperoleh pendidikan yang baik, orang tua semakin produktif, kesehatan keluarga terjaga, serta kehidupan sosial dan keagamaan masyarakat semakin kuat. Kampung KB menjadi salah satu instrumen penting untuk mendorong pembangunan keluarga yang berkelanjutan,” pungkasnya. (**)
