Ia menekankan pentingnya memasukkan layanan dasar untuk perempuan dan anak sebagai indikator utama pembangunan desa. Veronica turut mengingatkan bahwa percepatan kesetaraan gender membutuhkan data yang valid serta kolaborasi berbagai pihak. Dana desa, tambahnya, harus diarahkan untuk memastikan adanya ruang aman bagi perempuan dan anak serta fasilitas pendukung perlindungan mereka, bukan sekadar kegiatan seremonial.
Di sisi lain, Kepala Lembaga Administrasi Negara (LAN) RI, Muhammad Taufiq, menilai peluncuran Pusat Studi Gender dan Kepemimpinan Birokrasi (PSGKB) di Politeknik STIA LAN Jakarta sebagai langkah strategis. Menurutnya, pusat studi ini diharapkan menjadi motor riset dan kolaborasi untuk menciptakan birokrasi yang responsif gender, inklusif, serta berbasis bukti. (**)
