JAKARTA.pesanjabar.com – Ketua DPR RI Puan Maharani memimpin Rapat Paripurna DPR RI dengan agenda pengesahan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya menjadi undang-undang, Kamis (19/11/2026).
Pengesahan regulasi tersebut berlangsung dalam Rapat Paripurna ke-13 Masa Persidangan II Tahun Sidang 2026–2027 di Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta.
Dalam rapat tersebut, Puan didampingi Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad, Saan Mustopa, Cucun Ahmad Syamsurijal, dan Sari Yuliati.
Sebelum pengambilan keputusan, forum terlebih dahulu mendengarkan laporan Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman terkait hasil pembahasan RUU Perampasan Aset.
Habiburokhman menjelaskan, regulasi tersebut telah menjadi perhatian selama 18 tahun sejak pertama kali diusulkan. Pembahasannya di Komisi III DPR RI sendiri mulai berlangsung sejak Agustus 2025.
Ia menyebut, kehadiran undang-undang ini membawa perubahan pendekatan dalam penegakan hukum, yang tidak hanya berorientasi pada pemidanaan pelaku, tetapi juga pemulihan kerugian negara dan korban tindak pidana.













