Selain itu, aturan tersebut mengakomodasi mekanisme perampasan aset tanpa harus menunggu putusan pidana berkekuatan hukum tetap melalui pendekatan non-conviction based.
Sistem pengelolaan aset juga diarahkan agar lebih terintegrasi dengan dukungan teknologi informasi dan independensi pengelolaan. Cakupannya tidak hanya tindak pidana korupsi, tetapi juga berbagai kejahatan lainnya, termasuk investasi fiktif dan kejahatan keuangan modern yang menimbulkan banyak korban.
Dalam proses pembahasannya, Komisi III DPR RI juga mengedepankan prinsip partisipasi publik yang bermakna (meaningful participation) dengan melibatkan berbagai unsur masyarakat.
Setelah laporan Komisi III, Rapat Paripurna dilanjutkan dengan penyampaian pandangan pemerintah yang diwakili Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Rini Widyantini atas nama Presiden Prabowo Subianto.
Agenda kemudian dilanjutkan dengan permintaan persetujuan kepada seluruh anggota dewan oleh Puan Maharani. Seluruh peserta rapat menyatakan setuju, yang ditandai dengan ketukan palu pimpinan DPR RI sebagai tanda disahkannya RUU Perampasan Aset menjadi undang-undang.
Usai pengesahan, Puan menyampaikan apresiasi kepada pemerintah dan Komisi III DPR RI atas proses pembahasan yang telah diselesaikan secara cermat dan terbuka.
Ia juga mengapresiasi keterlibatan masyarakat yang telah memberikan berbagai pandangan, masukan, dan saran selama proses penyusunan regulasi tersebut.
Menurut Puan, keterbukaan pembahasan kepada publik menjadi bagian penting untuk mencegah kesalahpahaman sekaligus memberikan pemahaman kepada masyarakat mengenai proses pembentukan undang-undang.
Puan berharap proses pembahasan regulasi yang dapat diakses dan dicermati masyarakat menjadi contoh bagi pembahasan undang-undang lainnya.
Menutup rapat, Puan kembali menyampaikan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah berkontribusi hingga RUU Perampasan Aset dapat disahkan menjadi undang-undang. (**)
