Ia menyambut positif kolaborasi antara Kementerian PKP, BP Tapera, perbankan, dan Pemerintah Kabupaten Subang dalam memperluas akses pembiayaan perumahan sekaligus meningkatkan kualitas tempat tinggal masyarakat.
Kang Rey menyebutkan, dukungan pemerintah pusat terhadap perbaikan rumah tidak layak huni (RTLH) di Kabupaten Subang mengalami peningkatan signifikan.
Pada 2026, sebanyak 1.372 unit rumah di Kabupaten Subang mendapatkan program perbaikan dari Kementerian PKP. Jumlah tersebut meningkat tajam dibandingkan 2025 yang tercatat sebanyak 250 unit rumah.
“Pemda Subang menyambut baik kolaborasi ini. Sebanyak 1.372 rumah tidak layak huni diperbaiki dengan dukungan pemerintah pusat. Ini merupakan bantuan yang sangat besar bagi Kabupaten Subang,” katanya.
Menurut Kang Rey, bantuan tersebut juga memberikan ruang bagi pemerintah daerah untuk mengalokasikan perhatian dan anggaran pada kebutuhan pembangunan lainnya.
Ia menegaskan Pemkab Subang akan terus mendukung berbagai program perumahan agar manfaatnya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat.
“Di Kabupaten Subang masih banyak masyarakat yang membutuhkan bantuan untuk mendapatkan tempat tinggal yang layak. Dukungan Kementerian PKP sangat membantu pemerintah daerah sehingga kami dapat lebih fokus menangani sarana dan kebutuhan pembangunan lainnya,” ujarnya.
Menteri PKP RI Maruarar Sirait mengatakan program penyediaan dan pembiayaan perumahan menjadi penting karena masih terdapat masyarakat yang belum memiliki rumah maupun warga yang sudah memiliki rumah tetapi kondisinya tidak layak huni.
Berdasarkan data yang disampaikannya, di Kabupaten Subang terdapat sekitar 17 ribu keluarga yang belum memiliki rumah, sementara sekitar 15 ribu keluarga lainnya memiliki rumah tetapi kondisinya tidak layak huni.
Maruarar menilai kebutuhan perumahan di Subang semakin mendesak seiring perkembangan kawasan industri yang mendorong peningkatan aktivitas ekonomi dan mobilitas penduduk.
Menurutnya, pertumbuhan industri perlu berjalan beriringan dengan penyediaan hunian bagi masyarakat maupun para pekerja yang datang ke Kabupaten Subang.
“Subang semakin padat dan banyak pendatang. Jangan sampai industrinya berkembang, tetapi perumahannya tidak tersedia,” kata Maruarar.
Dalam kegiatan tersebut, Maruarar juga berdialog dengan sejumlah pengembang perumahan. Para pengusaha menyampaikan bahwa proses pembangunan perumahan di Kabupaten Subang mendapat dukungan dan kemudahan dari pemerintah daerah.
Maruarar memberikan apresiasi terhadap langkah Pemkab Subang dalam mendukung pengembangan sektor perumahan, khususnya dalam menciptakan iklim yang mendukung pembangunan hunian masyarakat.
Kegiatan kemudian ditutup dengan penyerahan secara simbolis kepada penerima Kredit Program Perumahan oleh Menteri PKP RI.
Kegiatan tersebut turut dihadiri perwakilan Kementerian Dalam Negeri, BPKP, BP Tapera, Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Barat, Forkopimda Kabupaten Subang, serta sejumlah tamu undangan lainnya. (**)
