Ia menambahkan, persoalan yang dihadapi petani dan pedagang terkait PTPN I Regional II juga membutuhkan kepastian penyelesaian. Di sisi lain, pemerintah diharapkan tidak hanya menerima kritik, tetapi turut melibatkan organisasi masyarakat dalam mencari jalan keluar.
Sorotan terhadap kebijakan ketenagakerjaan turut disampaikan Ketua DPC Pro Garda Indonesia Bersatu (PROGIB) Kabupaten Subang, H. Agus Gumilar.
Agus menilai, masuknya investasi dalam jumlah besar ke Subang harus memberikan dampak nyata terhadap kesejahteraan masyarakat, terutama melalui terbukanya lapangan pekerjaan.
Ia menyebut penggunaan aplikasi Nyari Gawe sebagai sarana pendaftaran pencari kerja perlu diikuti dengan kebijakan yang lebih menyeluruh. Menurutnya, keberadaan aplikasi saja belum cukup apabila belum mampu memastikan kebutuhan perusahaan dapat terhubung dengan kompetensi tenaga kerja lokal.
Agus juga berharap pemerintah memberikan kesempatan kepada organisasi masyarakat untuk terlibat dalam merumuskan kebijakan ketenagakerjaan.
