Menurutnya, informasi mengenai penyebab kejadian sangat penting untuk mengetahui titik persoalan sekaligus mencegah kejadian serupa terulang di lokasi lain.
Ia menilai masyarakat perlu mengetahui apakah permasalahan berasal dari bahan baku, proses pengolahan, penyimpanan, maupun distribusi makanan. Informasi tersebut juga dapat menjadi dasar untuk memperbaiki sistem pelaksanaan MBG secara nasional.
“Yang perlu diketahui bukan hanya bahwa terjadi keracunan atau ada SPPG yang mendapatkan sanksi, tetapi juga apa penyebabnya. Jika ditemukan pola kesalahan yang sama, evaluasi terhadap SPPG lain yang memiliki risiko serupa harus segera dilakukan,” jelas Netty.
Netty juga mendorong BGN membangun kanal pengaduan publik yang mudah diakses dan responsif. Kanal tersebut dinilai penting agar orang tua, siswa, guru, maupun masyarakat dapat menyampaikan laporan apabila menemukan dugaan pelanggaran dalam pelaksanaan program MBG.
Menurutnya, keterlibatan masyarakat dapat menjadi salah satu lapisan pengawasan untuk memastikan standar keamanan makanan benar-benar diterapkan di lapangan.
Ia bahkan mengusulkan adanya bentuk apresiasi bagi masyarakat yang memberikan laporan valid mengenai dugaan pelanggaran. Dengan demikian, masyarakat tidak hanya menjadi penerima manfaat, tetapi juga dapat berkontribusi dalam menjaga kualitas dan keamanan program.
Netty menegaskan bahwa ukuran keberhasilan MBG tidak seharusnya hanya didasarkan pada banyaknya makanan yang berhasil didistribusikan kepada penerima manfaat.
Lebih dari itu, keamanan, kualitas, kandungan gizi, serta kondisi makanan yang diterima masyarakat harus menjadi bagian penting dalam menilai keberhasilan program.
“Keberhasilan MBG bukan hanya diukur dari jumlah makanan yang didistribusikan, tetapi juga dari keamanan dan kualitas makanan yang diterima masyarakat,” katanya.
Ia menilai MBG merupakan program yang memiliki tujuan jangka panjang karena berkaitan dengan pemenuhan gizi dan pembangunan kualitas sumber daya manusia Indonesia. Karena itu, aspek keamanan pangan tidak boleh ditempatkan sebagai persoalan sekunder.
Netty berharap evaluasi dan penguatan pengawasan dapat dilakukan secara konsisten sehingga berbagai persoalan yang muncul dapat segera ditangani dan tidak berulang.
“MBG merupakan investasi bagi generasi Indonesia. Karena itu, keselamatan penerima manfaat harus menjadi prioritas utama agar program ini semakin aman dan mendapatkan kepercayaan masyarakat,” pungkas legislator dari Daerah Pemilihan Jawa Barat VIII tersebut. (**)
