Hasyim menjelaskan, salah satu titik yang telah berhasil dinormalisasi adalah saluran BKG 26 melalui kolaborasi masyarakat, pemerintah kecamatan, pemerintah desa, Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS), kementerian terkait, serta Pemerintah Kabupaten Bekasi. Normalisasi tersebut telah dilakukan sepanjang sekitar 8 hingga 10 kilometer.
Sementara itu, penanganan pada saluran BKG 15 hingga BKG 25 hingga kini belum terealisasi. Padahal, sedimentasi di sejumlah titik mencapai ketinggian sekitar setengah hingga satu meter sehingga menghambat aliran air menuju lahan pertanian.
Ia berharap Pemerintah Kabupaten Bekasi bersama BBWS dan instansi terkait segera melakukan penanganan menyeluruh agar persoalan irigasi dapat diselesaikan secara permanen. Sinergi antarlembaga dinilai penting mengingat pengelolaan saluran dan distribusi debit air berada pada kewenangan yang berbeda.
Hasyim mengungkapkan, dari total sekitar 6.800 hektare sawah di Kecamatan Pebayuran, sebanyak 2.000 hingga 3.000 hektare diperkirakan terdampak kekeringan sehingga tidak dapat ditanami. Kondisi tersebut dinilai mengancam produktivitas pertanian sekaligus berpotensi memengaruhi ketahanan pangan di wilayah Kabupaten Bekasi.
“Ini menyangkut ketahanan pangan, sehingga sangat urgensi untuk segera ada solusi penanganan secara tuntas agar ke depan petani bisa kembali menanam dan memanen dengan baik,” tegasnya. (****)
