Ia juga menekankan bahwa otonomi daerah harus mampu mendorong inovasi berbasis potensi lokal dengan tetap menjaga keseimbangan antara kepentingan daerah dan nasional.
“Menghadirkan kebijakan yang berpihak kepada masyarakat, terutama dalam menghadapi tantangan global seperti ketahanan pangan, stabilitas ekonomi, perubahan iklim, serta perkembangan teknologi,” ujarnya.
Lebih lanjut, Kang Akur menegaskan pentingnya fokus pada berbagai isu strategis seperti swasembada pangan dan energi, pengelolaan sumber daya air, pemerintahan yang transparan dan bebas korupsi, penciptaan lapangan kerja, peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan, serta reformasi birokrasi.
Menurutnya, 30 tahun pelaksanaan otonomi daerah menjadi pijakan untuk terus mengoptimalkan penyelenggaraan pemerintahan.
“Tantangan yang kita hadapi tidaklah mudah, namun dengan sinergi pusat dan daerah, saya yakin kita mampu menghadapinya,” tegasnya.
Ia juga mengingatkan bahwa pemerintah daerah harus menjadi mitra aktif dalam merancang kebijakan, bukan sekadar pelaksana, demi terciptanya pembangunan yang adil dan merata.
Menutup sambutannya, Kang Akur menekankan pentingnya efisiensi anggaran sesuai arahan Presiden Republik Indonesia, dengan menghindari kegiatan seremonial berlebihan serta memastikan setiap penggunaan anggaran memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. (**)
