Langkah kedua adalah mempercepat pembentukan Pos Satuan Tugas (Satgas) di tingkat kabupaten/kota hingga provinsi. Pemerintah daerah diminta mengoptimalkan unsur TNI dan Polri sebagai bagian dari komando lapangan agar penanganan pengungsi, distribusi bantuan, serta berbagai operasi kedaruratan dapat berjalan dalam satu koordinasi.
“Pak Bupati boleh menunjuk Komandan Satuan TNI dan Polri sebagai komandan lapangan. Termasuk Pak Gubernur, untuk mengendalikan kabupaten yang terdampak, mohon juga segera dibentuk Posko provinsi,” katanya.
Selanjutnya, langkah ketiga dilakukan dengan membentuk Posko Utama Pendampingan Nasional di Labuan Bajo dan Posko Taktis di Maumere. Dua lokasi tersebut dipilih untuk memperkuat jangkauan penanganan di wilayah Flores bagian barat maupun timur.
Posko di Labuan Bajo akan menjadi pusat pendampingan, sementara posko di Maumere diarahkan untuk mendukung penanganan di wilayah Sikka, Nagekeo, dan Ngada. Dengan pembagian wilayah tersebut, distribusi bantuan dan koordinasi lapangan diharapkan dapat dilakukan secara lebih cepat dan terarah.
Langkah keempat berkaitan dengan pengelolaan bantuan. BNPB mengoordinasikan pembukaan Posko Logistik Nasional di Halim Perdanakusuma, Jakarta, sebagai pusat penerimaan bantuan dari kementerian/lembaga, BUMN, pihak swasta, maupun masyarakat.
Bantuan yang terkumpul selanjutnya akan didistribusikan menuju wilayah terdampak di Flores melalui jalur udara, termasuk ke Labuan Bajo dan Maumere.
“ Masyarakat atau pihak yang ingin membantu, semuanya bisa melalui Posko Nasional yang sekarang sudah berdiri di Halim Perdanakusuma. Nanti dari Halim masuk ke Labuan Bajo, bisa juga masuk ke Maumere,” jelasnya.
Langkah kelima difokuskan pada pencarian dan pertolongan korban. Kepala BNPB meminta Basarnas memimpin operasi Search and Rescue (SAR) dengan melibatkan unsur TNI, Polri, dan relawan. Penyisiran terhadap lokasi terdampak dilakukan untuk memastikan tidak ada korban yang masih terjebak maupun dilaporkan hilang.
