Sebelum aksi berlangsung, Pemkab Bekasi juga menerima sekitar 30 perwakilan organisasi buruh untuk melakukan dialog bersama di Ruang KHR Ma’mun Nawawi, Kompleks Kantor Bupati Bekasi. Pertemuan tersebut turut dihadiri unsur DPRD Kabupaten Bekasi, aparat kepolisian, serta TNI.
Dalam dialog tersebut, para buruh menyampaikan sejumlah aspirasi lain, di antaranya percepatan pembangunan Pengadilan Hubungan Industrial (PHI), penyediaan fasilitas penitipan anak atau day care bagi pekerja perempuan, perbaikan infrastruktur jalan di kawasan industri, hingga pembentukan regulasi ketenagakerjaan baru yang lebih berpihak kepada pekerja.
Menanggapi usulan pembangunan PHI, Asep menyampaikan bahwa Pemerintah Kabupaten Bekasi telah mengajukan pembangunan serta menyiapkan lokasi untuk fasilitas tersebut di wilayah Kabupaten Bekasi.
Sementara terkait fasilitas day care, Pemkab Bekasi berencana melakukan sosialisasi kepada perusahaan-perusahaan di kawasan industri agar menyediakan layanan penitipan anak bagi pekerja perempuan.
Selain itu, mengenai kondisi jalan di kawasan industri, Asep menjelaskan bahwa perbaikan akan dilakukan sesuai kewenangan masing-masing, baik oleh pemerintah daerah maupun pengelola kawasan industri.
Ia juga mengapresiasi jalannya aksi buruh yang berlangsung aman, tertib, dan damai. Menurutnya, dialog terbuka menjadi langkah penting dalam menyampaikan aspirasi pekerja secara konstitusional dan demokratis.
Sementara itu, Aliansi Buruh Bekasi Melawan (BBM) menegaskan bahwa tuntutan utama mereka meliputi pencabutan aturan outsourcing, percepatan pembangunan PHI, penyediaan fasilitas day care, perbaikan infrastruktur kawasan industri, serta dorongan pembentukan Undang-Undang Ketenagakerjaan yang baru. (****)
