JAKARTA.pesanjabar.com – Pengunduran diri Gibran Rakabuming Raka dari jabatan Wakil Presiden Republik Indonesia pada Kamis (12/11/2026) memunculkan pertanyaan mengenai keberlangsungan roda pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Meski posisi orang nomor dua di Indonesia tersebut untuk sementara kosong, aktivitas pemerintahan dipastikan tetap berjalan.
Sejumlah pengamat politik dan pakar hukum tata negara menilai kekosongan jabatan wakil presiden tidak akan berdampak signifikan terhadap penyelenggaraan pemerintahan. Pasalnya, kewenangan utama dalam menjalankan pemerintahan negara tetap berada di tangan presiden.
Pengunduran diri Gibran disampaikan melalui surat resmi yang dibacakan Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI, Ahmad Muzani, seusai memimpin rapat pimpinan MPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta.
Dalam surat tersebut, Gibran menyatakan berhenti dari jabatannya atas permintaan sendiri. Keputusan itu disebut diambil dengan pertimbangan kepentingan bangsa dan negara serta untuk menjaga kelancaran penyelenggaraan pemerintahan.
Menyikapi kondisi tersebut, Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan, Yusril Ihza Mahendra, menegaskan bahwa kekosongan jabatan wakil presiden tidak menghalangi Presiden Prabowo dalam menjalankan tugas pemerintahan, termasuk ketika melakukan kunjungan ke luar negeri.
