SUBANG.pesanjabar.com – Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Subang dan Aliansi BEM Subang menggelar aksi unjuk rasa sebagai bentuk penyampaian aspirasi masyarakat terhadap berbagai kebijakan nasional yang dinilai perlu mendapat perhatian serius dari pemerintah, (18/06/2026). Titik Aksi tersebut di Mapolres Subang dan DPRD Kabupaten Subang. Dalam aksi tersebut, massa mahasiswa membawa sejumlah spanduk dan poster berisi tuntutan yang mereka sebut sebagai “Tuntutan Rakyat Indonesia”. HMI menegaskan bahwa aksi tersebut merupakan bentuk kontrol sosial dan tanggung jawab moral mahasiswa terhadap kondisi bangsa.
Massa aksi menyampaikan 7 poin tuntutan yang mencakup isu demokrasi, supremasi sipil, ekonomi, pendidikan, kesehatan, hingga reformasi lembaga negara. Adapun tuntutan yang disampaikan antara lain.
- Mendesak Pemerintah Republik Indonesia untuk segera melakukan Evaluasi dan Perbaikan menyeluruh
terhadap arah pengelolaan APBN serta menghentikan berbagai misalokasi anggaran yang tidak berorientasi pada
peningkatan kualitas hidup masyarakat. - Mendesak untuk mengusut tuntas kasus korupsi eks kepala Badan Gizi Nasional (BGN) sampai ke akar – akar
nya dan menghentikan sementara serta melakukan evaluasi total secara menyeluruh terhadap program MBG
agar pelaksanaan transparan, tepat sasaran, dan tidak menimbulkan persoalan baru di masyarakat. - Mendesak Pemerintah Republik Indonesia untuk segera mengambil langkah strategi kongkrit untuk menguatkan nilai rupiah dan ketahanan ekonomi nasional.
- Menuntut pencabutan UU Polri terbaru dan sahkan RUU Perampasan Aset.
- Mengutuk Keras segala tindakan represipitas dan diskriminasi aparat kepolisian dan TNI terhadap masa aksi dan masyarakat sipil.
- Menuntut dan mendesak Pemerintah Republik Indonesia untuk segera menurunkan harga BBM dan BahanPokok yang mencekik Rakyat.
- Menuntut kepada DPRD kabupaten subang agar bisa merekomendasikan tuntuntan kami sampai kepada DPR RI sebagai fungsi controlling dalam mengawasi kinerja pemerintahan dari mulai perencanaan sampai evaluasi pelaksanaan program kerja. Jangan sampai Program kerja yang sudah disahkan dijadikan bancakan proyek oleh segelintir orang.
Dalam orasinya, massa aksi menilai mahasiswa memiliki tanggung jawab untuk mengawal jalannya pemerintahan agar tetap berada pada koridor demokrasi, transparansi, dan keberpihakan terhadap kepentingan rakyat. Aksi berlangsung dengan pengawalan aparat keamanan dan diwarnai penyampaian aspirasi secara bergantian oleh sejumlah perwakilan mahasiswa.
Annas Ahmad Laduni Ketua Umum HMI Cabang Subang, mengatakan bahwa aksi tersebut bukan sekadar bentuk kritik, melainkan upaya mengingatkan pemerintah agar lebih responsif terhadap berbagai persoalan yang dirasakan masyarakat.
“Kami hadir sebagai representasi suara rakyat yang hari ini merasakan berbagai persoalan, mulai dari kenaikan harga kebutuhan pokok, lemahnya penegakan hukum, hingga kekhawatiran terhadap kualitas demokrasi. Mahasiswa memiliki tanggung jawab moral untuk menyampaikan aspirasi tersebut secara terbuka dan konstitusional,” ujarnya.
Ia menegaskan bahwa HMI Cabang Subang akan terus mengawal berbagai kebijakan pemerintah agar tetap berpihak kepada kepentingan masyarakat luas.
“Kami berharap pemerintah tidak memandang aksi ini sebagai bentuk perlawanan, melainkan sebagai masukan konstruktif. Demokrasi yang sehat membutuhkan ruang dialog yang terbuka antara pemerintah dan rakyat. Selama aspirasi masyarakat belum terjawab, mahasiswa akan terus menjadi bagian dari gerakan pengawasan sosial,” tegasnya.
Menurutnya, 7 tuntutan yang disampaikan merupakan refleksi dari berbagai keresahan yang berkembang di tengah masyarakat dan menjadi agenda perjuangan yang perlu mendapat perhatian serius dari para pemangku kebijakan. (**)
