REDAKSI.pesanjabar.com – Setelah rangkaian aksi unjuk rasa sejak 25 Agustus hingga 1 September 2025 yang diwarnai bentrokan di sejumlah kota, lahirlah sebuah rumusan tuntutan bersama bernama Gerakan 17+8 Tuntutan Rakyat. Gerakan ini menjadi bahan diskusi hangat di media sosial karena dianggap mewakili aspirasi masyarakat terhadap pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.
Sejumlah figur publik, di antaranya Andovi Da Lopez, Salsa Erwin, dan Jerome Polin, turut menghimpun beragam desakan yang sebelumnya telah disuarakan oleh berbagai kelompok, seperti 211 organisasi masyarakat sipil melalui YLBHI, pernyataan PSHK, sikap mahasiswa UI, hingga tuntutan buruh dan petisi di change.org.
Andovi menyebut, bersama Jerome dan Salsa, mereka menyusun 17+8 poin dalam beberapa hari terakhir agar pesan tuntutan rakyat lebih mudah dipahami publik.
17 Tuntutan Mendesak (Deadline 5 September 2025)
Beberapa poin utama ditujukan kepada Presiden Prabowo, DPR, partai politik, Polri, TNI, serta kementerian bidang ekonomi. Isinya antara lain:
Tugas Presiden Prabowo Subianto:
1. Gerakan ini menuntut Prabowo untuk menarik TNI dari pengamanan sipil dan memastikan tidak ada kriminalisasi terhadap demonstran;
2. Bentuk Tim Investigasi Independen kasus tewasnya Affan Kurniawan, Umar Amarudin, maupun seluruh korban kekerasan aparat sepanjang demonstrasi 28-30 Agustus lalu dengan mandat yang jelas dan transparan.
Tugas untuk DPR
3. Gerakan ini menuntut DPR untuk membekukan kenaikan gaji/tunjangan anggota Dewan, serta membatalkan rencana pemberian fasilitas baru termasuk tunjangan pensiun;
4. Publikasikan transparansi anggaran mulai dari gaji, tunjangan rumah, fasilitas DPR, dan lainnya;
5. Mendorong Badan Kehormatan DPR memeriksa anggota yang bermasalah, termasuk meminta KPK untuk menyelidikinya.
Tugas untuk Ketua Umum partai politik
6. Para Ketua Umum partai politik harus memecah atau menjatuhkan sanksi tegas kepada para kader yang tidak etis dan telah memicu kemarahan publik;
7. Mengumumkan komitmen partai untuk berpihak kepada rakyat di tengah situasi krisis;
8. Libatkan kader dalam ruang dialog publik bersama mahasiswa dan masyarakat sipil.
Tugas Polri
9. Gerakan ini mendesak Polri untuk membebaskan seluruh demonstran yang ditahan;
10. Menghentikan tindakan kekerasan dan menaati SOP pengendalian massa yang sudah tersedia;
11. Tangkap dan proses hukum secara transparan anggota dan komandan yang melakukan, serta memerintahkan tindakan kekerasan dan melanggar Hak Asasi Manusia (HAM).
Tugas TNI
12. TNI diminta untuk kembali ke barak dan menghentikan tindak kekerasan terhadap masyarakat sipil;
13. Tegakkan disiplin internal agar prajurit tak mengambil alih tugas Polri;
14. Berkomitmen untuk tidak memasuki ruang sipil selama krisis demokrasi.
Tugas Kementerian Sektor Ekonomi
15. Gerakan ini menuntut pemastian upah layan bagi seluruh angkatan kerja (termasuk namun tidak terbatas pada guru, ojek online, tenaga kesehatan, dan mitra ojek online) di seluruh Indonesia;
16. Ambil langkah darurat untuk mencegan PHK massal dan melindungi buruh kontrak;
17. Buka dialog dengan serikat buruh untuk solusi upah minimum dan outsourcing.
8 Tuntutan Jangka Panjang (Deadline 1 Tahun)
Selain itu, terdapat delapan tuntutan dengan tenggat waktu satu tahun. Di antaranya:
1. Bersihkan dan reformasi DPR besar-besaran
2. Reformasi partai politik dan kuatkan pengawasan eksekutif
3. Susun rencana reformasi perpajakan yang lebih adil
4. Sahkan dan tegakkan UU Perampasan Aset Koruptor
5. Reformasi kepemimpinaan dan sistem di kepolisian agar profesional dan humanis
6. Kembalikan TNI ke barak tanpa pengecualian
7. Perkuat Komnas HAM dan lembaga pengawas independen
8. Tinjau ulang kebijakan sektor ekonomi dan ketenagakerjaan
Gerakan ini muncul sebagai simbol konsolidasi suara rakyat yang menuntut transparansi, keadilan, dan komitmen pemerintah serta lembaga negara dalam memperbaiki tata kelola demokrasi di Indonesia. (**)
