Pernyataan itu mengindikasikan adanya kekhawatiran bahwa proyek berskala nasional ini berpotensi lebih banyak menguntungkan investor besar dibandingkan pelaku usaha lokal, jika tidak dirancang dengan skema kemitraan yang adil.
Selain itu, pembahasan turut menyinggung kebijakan pembatasan jam operasional kendaraan besar yang diterapkan Pemkab Subang. Kebijakan tersebut sebelumnya menuai respons beragam karena dinilai berdampak pada distribusi logistik dan aktivitas proyek. Kang Rey menyampaikan permohonan maaf jika kebijakan itu menghambat kelancaran, namun tetap menegaskan bahwa kendaraan berat tidak boleh melintasi ruas jalan provinsi maupun kabupaten yang rawan rusak.
Di sisi lain, percepatan proyek juga berhadapan dengan realitas di lapangan, termasuk keterbatasan suplai material dan sejumlah pekerjaan infrastruktur daerah yang masih tertunda. Hal ini menimbulkan pertanyaan mengenai kesiapan ekosistem pendukung jika tol telah beroperasi.
Kang Rey menegaskan akan mengkaji secara menyeluruh terkait posisi dan komitmen PT Subang Sejahtera dalam konsorsium. Ia mengaku tidak ingin BUMD terjebak dalam komitmen yang tidak realistis atau berisiko di kemudian hari.
Dengan proyek yang akan menjadi urat nadi konektivitas menuju Pelabuhan Patimban serta kawasan pengembangan seperti Subang Smartpolitan, publik kini menanti bukan hanya percepatan pembangunan fisik, tetapi juga kejelasan arah kebijakan: apakah tol ini benar-benar menjadi penggerak ekonomi lokal, atau sekadar jalur distribusi yang manfaat besarnya lebih banyak dinikmati pihak luar. (**)
