SUBANG.Pesanjabar.com – Pemerintah Kabupaten Subang terus memperkuat upaya percepatan penurunan stunting melalui pendampingan keluarga, pemenuhan kebutuhan gizi, serta peningkatan kualitas pelayanan kesehatan ibu dan anak. Langkah tersebut menjadi perhatian serius pemerintah daerah menyusul masih adanya 24.645 sasaran Keluarga Risiko Stunting (KRS) di Kabupaten Subang. Senin (02/11/2026).
Komitmen tersebut disampaikan Bupati Subang, Reynaldy Putra Andita Budi Raemi, dalam kegiatan Temu Kader Tim Pendamping Keluarga (TPK) bertajuk “Penguatan Gizi Keluarga melalui Distribusi dan Edukasi MBG 3B Kabupaten Subang” yang berlangsung di GOR Gotong Royong, Jalan A. Nanta Sukarya No. 17, Pasirkareumbi, Kecamatan Subang, Kabupaten Subang.
Dalam sambutannya, Bupati menyampaikan bahwa percepatan penurunan stunting bukan hanya menjadi tanggung jawab sektor kesehatan, melainkan membutuhkan keterlibatan berbagai pihak. Upaya tersebut harus dilakukan secara terpadu, mulai dari perencanaan keluarga, pemenuhan gizi, kesehatan ibu dan anak, sanitasi, hingga perubahan perilaku di tingkat keluarga.
Berdasarkan data yang disampaikan dalam kegiatan tersebut, Kabupaten Subang memiliki 24.645 sasaran Keluarga Risiko Stunting. Jumlah tersebut terdiri atas 3.527 ibu hamil, 8.861 ibu baduta atau bayi di bawah usia dua tahun, serta 12.257 ibu balita atau bayi di bawah usia lima tahun.
Besarnya jumlah sasaran tersebut menjadi perhatian pemerintah daerah karena setiap keluarga membutuhkan perhatian, akses informasi, pelayanan, serta pendampingan secara berkesinambungan.
“Data tersebut menjadi pengingat bahwa masih terdapat tanggung jawab besar yang harus kita laksanakan bersama. Setiap angka menggambarkan keluarga yang membutuhkan perhatian, informasi, akses pelayanan, dan pendampingan secara berkesinambungan,” ungkap Bupati.
Ia menegaskan, Pemerintah Kabupaten Subang berkomitmen untuk terus memperkuat langkah-langkah pencegahan dan penanganan stunting secara terarah, terpadu, serta berkelanjutan.
Menurutnya, penguatan pendampingan keluarga menjadi salah satu langkah penting untuk memastikan berbagai program pemerintah dapat menjangkau masyarakat yang membutuhkan. Dalam hal ini, keberadaan kader Tim Pendamping Keluarga memiliki peran strategis karena berhubungan langsung dengan keluarga sasaran di tengah masyarakat.
