“Pemerintah terus melakukan berbagai langkah untuk meningkatkan mutu pendidikan masyarakat, bukan hanya lewat pembangunan sarana dan prasarana, tetapi juga dukungan pembiayaan pendidikan seperti program beasiswa dan bantuan pendidikan bagi peserta didik dari keluarga kurang mampu,” ujar Didik.
Lebih lanjut, Didik mengungkapkan bahwa dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2025-2045, RPJMN 2025-2029, serta program Asta Cita pemerintah, telah dirumuskan sejumlah kebijakan prioritas pendidikan yang kini dijalankan oleh Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah.
Sejumlah program prioritas tersebut meliputi wajib belajar 13 tahun, peningkatan kualitas pengajaran dan pembelajaran, penguatan pendidikan dan pelatihan vokasi, serta pembangunan kebahasaan dan kesastraan sebagai bagian dari pembangunan sumber daya manusia nasional.
Didik yang juga menjabat Ketua Majelis Dikdasmen DPP Muhammadiyah menambahkan, keberhasilan menjalankan berbagai program pendidikan nasional membutuhkan dukungan seluruh pemangku kepentingan di sektor pendidikan.
Karena itu, lembaga pendidikan Muhammadiyah di berbagai daerah diminta tampil sebagai pelopor dan contoh dalam menghadirkan pendidikan berkualitas yang mampu menjadi rujukan bagi sekolah-sekolah lainnya di Indonesia.
Melalui Rakorwil tersebut, Muhammadiyah Jawa Barat diharapkan semakin memperkuat kontribusi dalam mendukung peningkatan mutu pendidikan nasional sekaligus mencetak generasi masa depan yang unggul, kompetitif, dan berkarakter kuat. (****)
