Sementara itu, Kepala Badan Gizi Nasional, Dadan Hindayana, menjelaskan bahwa pelaksanaan program MBG merupakan langkah strategis pemerintah untuk menghadapi tantangan pertumbuhan penduduk dan ketimpangan gizi di berbagai daerah.
“Presiden menyampaikan bahwa program makan bergizi ini penting karena pertumbuhan penduduk Indonesia sangat cepat — mencapai enam orang per menit. Pemerintah harus memastikan setiap anak mendapatkan asupan gizi yang memadai,” terangnya.
Dadan juga menyoroti faktor pendidikan dan ekonomi masyarakat Jawa Barat yang masih menjadi tantangan dalam pemenuhan gizi anak.
“Rata-rata pendidikan terakhir masyarakat Jawa Barat masih di tingkat sekolah dasar. Kondisi ini berdampak pada pemahaman dan kemampuan keluarga dalam memberikan makanan bergizi,” jelasnya.
Ia mengingatkan agar seluruh pelaksana program menjaga mutu, keamanan, dan higienitas pangan selama pelaksanaan MBG.
“Kita harus berkomitmen memberikan pelayanan terbaik dengan menu sehat, bergizi, dan aman dikonsumsi. Hindari kejadian yang dapat merugikan masyarakat seperti keracunan makanan,” tegas Dadan.
Rapat konsolidasi ini diakhiri dengan pembacaan Ikrar dan Komitmen Bersama oleh seluruh peserta, meliputi Kepala SPPG, ahli gizi, mitra, dan perwakilan yayasan. Ikrar tersebut berisi tekad untuk:
Menjaga prinsip keamanan pangan dalam setiap tahapan program.
Meningkatkan kualitas dan cita rasa menu MBG.
Menerapkan SLHS dan SOP secara menyeluruh dan disiplin.
Menyukseskan program MBG melalui penyediaan menu bergizi seimbang.
Ikrar tersebut menjadi simbol semangat kolaborasi lintas wilayah untuk memperkuat tata kelola serta menjamin keberhasilan pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis di seluruh wilayah Jawa Barat, DKI Jakarta, dan Banten (**)
