Ia menjelaskan, intervensi sejak dini diperlukan untuk memastikan anak lahir dalam kondisi sehat, kemudian tumbuh menjadi anak yang sehat, cerdas, dan memiliki kesempatan memperoleh pendidikan dengan baik.
“Modal utama pembangunan bangsa adalah sumber daya manusia. Itu harus kita mulai dari momen yang sangat awal, mulai dari janin, dengan memastikan bayi yang lahir sehat, kemudian tumbuh menjadi anak yang sehat dan cerdas,” ujar Sugiono dalam wawancara di sela kunjungan.
Sugiono juga menyoroti bahwa persoalan stunting tidak hanya berkaitan dengan pemenuhan asupan gizi. Kondisi lingkungan tempat tinggal, kehidupan keluarga, hingga kebersihan rumah turut menjadi perhatian dalam upaya pencegahan.
Karena itu, menurutnya, pemerintah perlu melihat langsung kondisi keluarga sasaran untuk mengevaluasi berbagai hal yang masih harus diperbaiki dalam pelaksanaan program penanganan stunting.
Ia menambahkan, penanganan persoalan tersebut membutuhkan kerja bersama dan dukungan pembiayaan yang memadai. Sumber daya yang dimiliki negara perlu dimanfaatkan untuk meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat, termasuk memperbaiki kondisi gizi anak dan kualitas pendidikan.
Sementara itu, Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/Kepala BKKBN Wihaji menjelaskan bahwa terdapat sekitar 8,6 juta keluarga berisiko stunting (KRS) di Indonesia. Ia menegaskan bahwa keluarga yang masuk kategori KRS belum tentu memiliki anak yang mengalami stunting, tetapi masih berada dalam kondisi yang berpotensi meningkatkan risiko tersebut.
“Di Indonesia ada sekitar 8,6 juta keluarga risiko stunting. Ini risiko stunting, belum stunting,” kata Wihaji.
Menurut Wihaji, kondisi tersebut membutuhkan penanganan dan percepatan intervensi agar risiko stunting tidak berkembang menjadi kasus stunting. Ia menyebut persoalan yang ditemukan di lapangan cukup beragam, mulai dari pemenuhan gizi, kondisi sanitasi, hingga faktor lain yang berkaitan dengan lingkungan keluarga.
