Demo 25 Agustus Tolak Tunjangan DPR Berujung Ricuh di Depan Gedung Parlemen

bbc.com/PESANJABAR
Aksi unjuk rasa menolak gaji dan tunjangan DPR yang dinilai terlalu tinggi, lebih dari Rp100 juta per bulan, berlangsung ricuh di depan Gedung DPR, Senin (25/8/2025).

JAKARTA.pesanjabar.com – Aksi unjuk rasa menolak gaji dan tunjangan DPR yang dinilai terlalu tinggi, lebih dari Rp100 juta per bulan, berlangsung ricuh di depan Gedung DPR, Senin (25/8/2025).

Kericuhan terjadi sejak sekitar pukul 12.45 WIB, ketika aparat kepolisian menembakkan gas air mata dan menyemprotkan air ke arah massa yang berusaha mendekat. Demonstran membalas dengan melempar botol plastik, bahkan ada yang melempar batu dan membakar sepeda motor. Hingga pukul 15.00 WIB, polisi terus berupaya memukul mundur massa hingga ke kawasan Stasiun Palmerah dan Senayan.

Pantauan di lapangan menunjukkan Brimob menembakkan gas air mata lebih dari lima kali dalam setengah jam. Akibatnya, banyak demonstran terpaksa mencari perlindungan di Senayan Park sambil menahan perih di mata, batuk, hingga panik.

Aksi ini diikuti berbagai elemen masyarakat, mulai dari mahasiswa, buruh, hingga pengemudi ojek daring. Mereka menuntut agar DPR dibubarkan karena dinilai tidak mewakili rakyat.

“Banyak orang di-PHK, cari kerja susah, tapi gaji DPR ratusan juta,” kata Danar, mahasiswa salah satu perguruan tinggi swasta. Senada dengan itu, Alfin, pengemudi ojek daring asal Cijantung, menegaskan DPR hanya membuat kebijakan yang menyulitkan rakyat.

Seorang buruh perempuan, Rahmini (46), bahkan rela membolos kerja demi mengikuti aksi. Ia mengaku marah setelah mengetahui besarnya gaji dan tunjangan anggota dewan. “DPR harus dibubarkan, tidak berpihak kepada rakyat,” ujarnya.

Aksi ini disebut digerakkan oleh kelompok yang menamakan diri Gerakan Mahasiswa bersama Rakyat. Dukungan terhadap demonstrasi sudah ramai di media sosial sejak pekan lalu, setelah pemberitaan mengenai besarnya gaji dan tunjangan anggota DPR mencuat.

Tuntutan utama massa adalah pemangkasan gaji DPR yang dianggap tidak pantas di tengah kesulitan ekonomi masyarakat, bahkan sebagian menginginkan lembaga perwakilan rakyat itu dibubarkan. (**)

Source: bbc.com

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *