SUBANG.pesanjabar.com – Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Jawa Barat menyelenggarakan Workshop Evaluasi Keuangan dan Pembangunan Desa Tahun 2025 di Dayang Sumbi Convention Hall Sari Ater, Kecamatan Ciater, Selasa (09/12/2025). Kegiatan tersebut digelar sebagai upaya strategis BPKP untuk memperkuat akuntabilitas, transparansi, dan efektivitas pengelolaan keuangan desa melalui peningkatan kapasitas pemerintah daerah dan desa.
Workshop ini mengangkat tema “Pengelolaan Keuangan Desa yang Akuntabel dalam Rangka Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan.” Kegiatan tersebut diikuti para camat, kepala desa, dan perwakilan OPD, serta unsur penegak hukum dan pemerintahan, sebagai bagian dari komitmen bersama untuk meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan desa.
Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Barat, Ikhwan Mulyawan, Ak., M.M., CA., QIA., CHCAE., CIAE., menegaskan bahwa BPKP memiliki peran penting dalam mendorong transparansi dan akuntabilitas melalui fungsi pembinaan dan pengawasan.
“BPKP dalam menjalankan pengawasan bukan semata fokus pada penindakan. Kami juga berada pada posisi sebagai konsultan yang memberikan pendampingan dan bimbingan agar tata kelola keuangan desa tetap pada jalur yang benar,” ungkapnya.
Ikhwan juga memaparkan inovasi teknologi yang dikembangkan BPKP untuk mendukung pengelolaan dan pengawasan keuangan desa, termasuk Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES) dan Sistem Informasi Pengawasan Keuangan Desa (SISWASKEUDES).
“BPKP telah mengembangkan SISKEUDES untuk membantu proses pengelolaan keuangan, serta SISWASKEUDES untuk memperkuat proses pengawasan keuangan desa. Sistem ini menjadi instrumen penting dalam mendorong digitalisasi tata kelola desa,” jelasnya.
