JAKARTA.pesanjabar.com – Perkumpulan Keluarga Berencana Indonesia (PKBI) menegaskan komitmennya memperkuat organisasi sekaligus memperjuangkan hak atas gedung yang digusur dan diruntuhkan oleh Kementerian Kesehatan. Hal tersebut menjadi salah satu sorotan dalam konferensi pers Musyawarah Nasional (Munas) XVIII PKBI yang berlangsung di Mercure Convention Center Ancol, Jakarta, selama lima hari, yakni 11–15 November 2026, Kamis (12/11/2026)
Mengusung tema “Transformasi PKBI Menuju Organisasi yang Kuat, Inklusif, dan Berkelanjutan”, Munas XVIII dihadiri 169 peserta penuh dari 26 Pengurus Daerah, 142 Pengurus Cabang, serta perwakilan Forum Remaja Nasional. Pembukaan kegiatan juga dihadiri Regional Director IPPF East, South East Asia & Oceania Region dan sejumlah mitra strategis PKBI.
Didirikan pada 23 Desember 1957, PKBI telah hampir 69 tahun berkontribusi dalam bidang kesehatan, kesejahteraan keluarga, serta pemenuhan hak kesehatan seksual dan reproduksi masyarakat Indonesia. Organisasi ini turut berperan melalui pendidikan, pelayanan, penelitian, pelatihan, dan advokasi sejak gagasan keluarga berencana masih menghadapi berbagai penolakan.
Dalam konferensi pers tersebut, PKBI menjelaskan bahwa perkembangan teknologi, perubahan kebutuhan masyarakat dan generasi muda, serta dinamika pendanaan organisasi masyarakat sipil menjadi tantangan yang harus dihadapi. Karena itu, Munas XVIII menetapkan tiga arah transformasi, yakni penguatan kelembagaan, perluasan akses layanan yang inklusif, dan keberlanjutan organisasi.
Agenda Munas mencakup pembahasan laporan pertanggungjawaban kepengurusan periode 2023–2026, penyempurnaan AD/ART, Rencana Strategis, peta jalan transformasi, serta pemilihan Pengurus Nasional dan Badan Pengawas periode 2026–2029.
Selain pembenahan organisasi, PKBI juga menyoroti persoalan penggusuran dan peruntuhan gedung organisasinya oleh Kementerian Kesehatan. PKBI menyebut gedung tersebut memiliki nilai sejarah, termasuk pemberian lahan oleh Gubernur DKI Jakarta saat itu, Ali Sadikin, serta dokumen pembangunan dan perizinan yang menjadi bagian dari perjalanan organisasi.
