BOGOR.pesanjabar.com– Menteri Sosial (Mensos) Saifullah Yusuf atau yang akrab disapa Gus Ipul, meninjau secara langsung penyaluran bantuan sosial (bansos) di Kantor Kecamatan Cibinong, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Jumat (24/10/2025).
Dalam kunjungannya, Gus Ipul menegaskan bahwa penebalan bansos dan penambahan jumlah keluarga penerima manfaat (KPM) merupakan bentuk nyata kepedulian Presiden Prabowo Subianto terhadap masyarakat berpenghasilan rendah, khususnya kelompok desil 1 hingga 4 dalam Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN).
“Penyaluran bantuan ini adalah bentuk perhatian dan keberpihakan Presiden kepada rakyat kecil,” ujar Gus Ipul.
Ia menjelaskan, kunjungan ke Cibinong dilakukan untuk memastikan penyaluran bansos berjalan tepat sasaran, sekaligus berdialog dengan KPM dan melakukan pengecekan langsung data DTSEN. Hingga saat ini, tercatat lebih dari 4 juta penerima bansos reguler telah menerima bantuan, dan penyaluran akan terus dilanjutkan hingga tuntas.
Selain itu, Bantuan Langsung Tunai Sementara (BLTS) dengan nilai total Rp31,54 triliun sedang dalam tahap akhir pemadanan data. Bantuan ini akan menyasar lebih dari 35 juta KPM di desil 1 sampai 4, dengan nilai Rp300 ribu per bulan selama tiga bulan, yang akan dicairkan sekaligus sebesar Rp900 ribu per KPM.
Mensos meminta pemerintah daerah untuk aktif memastikan keakuratan data penerima agar bantuan tidak salah sasaran. “Jika ditemukan data yang tidak sesuai, akan dilakukan koreksi,” tegasnya. Ia menambahkan, bagi KPM yang sudah memiliki rekening, penyaluran dilakukan melalui bank-bank Himbara tanpa biaya, sementara yang belum memiliki rekening akan disalurkan melalui PT Pos Indonesia.
Untuk wilayah Kabupaten Bogor, setelah dilakukan verifikasi bersama dinas sosial, terdapat sekitar 400 ribu KPM yang dikoreksi karena tidak memenuhi kriteria penerima. Gus Ipul memastikan, setelah proses data selesai, penyaluran bantuan melalui PT Pos akan dimulai minggu depan.
Dalam kegiatan tersebut, 100 KPM hadir langsung di kantor Kecamatan Cibinong untuk menerima bantuan senilai Rp600 ribu per KPM dalam bentuk sembako. Sementara itu, bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) disesuaikan dengan komponen masing-masing penerima.
Gus Ipul juga mengingatkan agar bantuan yang diterima digunakan sesuai kebutuhan pokok, dan menegaskan bahwa tidak ada pungutan biaya dalam proses penyaluran. Ia mendorong penerima manfaat untuk menjadi keluarga yang mandiri dan berdaya, karena bantuan sosial bersifat sementara.
“Bagi mereka yang sudah menerima bantuan lebih dari lima tahun, nanti akan kami dorong untuk diberdayakan,” ujarnya.
Salah satu penerima manfaat, Azmi Nur Afifah, mengungkapkan rasa syukur atas bantuan yang diterimanya. Ia berencana memanfaatkan bantuan tersebut untuk memulai usaha kecil membuka warung jajanan di depan sekolah.
“Terima kasih kepada Bapak Presiden dan Bapak Mensos atas bantuannya. Semoga keduanya selalu sehat dan sukses,” ucapnya.
Berdasarkan data Kemensos, total bansos di Kabupaten Bogor untuk Triwulan III 2025 mencakup 307.909 KPM dengan nilai Rp184,7 miliar untuk program sembako dan 166.700 KPM dengan nilai Rp113,8 miliar untuk PKH. Sementara itu, penyaluran Triwulan IV masih dalam proses penyelesaian. (****)
