Jawaban Bupati menyoroti beberapa strategi, antara lain optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) tanpa membebani masyarakat kecil, peningkatan kinerja BUMD, serta inovasi pelayanan publik berbasis digital. Di sisi belanja daerah, pemerintah menekankan pentingnya pembangunan infrastruktur dasar, layanan kesehatan, pendidikan, serta program pengentasan kemiskinan.
Selain itu, Kang Akur juga menyinggung pelaksanaan Pilkades Serentak 2026 yang akan digelar di 165 desa dengan alokasi anggaran Rp34,3 miliar. Pemerintah, katanya, menyiapkan aspek regulasi, infrastruktur digital, dan SDM penyelenggara secara matang. “Pilkades adalah jantung demokrasi desa. Setiap upaya digitalisasi harus tetap menjamin asas keadilan, transparansi, dan partisipasi rakyat,” ujarnya.
Sementara itu, Sekda Subang Kang Asep menegaskan komitmen pemerintah untuk menjaga transparansi, akuntabilitas, dan semangat gotong royong dalam penyusunan hingga pelaksanaan APBD 2026. “Dengan sinergi eksekutif dan legislatif, kami yakin APBD Subang 2026 mampu menghadirkan manfaat nyata bagi seluruh masyarakat,” tandasnya. (**)
