Sebagai respons terhadap dinamika dunia digital, pemerintah Indonesia memperkuat komitmennya dalam meningkatkan ketahanan siber nasional.
Sekretaris Jenderal Kementerian Komunikasi dan Digital, Ismail, menyatakan bahwa ketahanan siber tidak hanya soal pertahanan teknis, namun juga mencakup kemampuan untuk beradaptasi dan bertahan menghadapi dinamika dunia digital. “Ketahanan adalah tentang adaptasi dan daya tahan ketika kita menghadapi tantangan, serangan, atau perubahan besar,” ujar Ismail, dikutip dari laman RRI, Jumat (27/6/2025).
Ia menambahkan, meskipun kemajuan teknologi memberikan banyak keuntungan, namun juga membawa risiko, mulai dari serangan siber hingga pergeseran nilai akibat penggunaan teknologi yang tidak selaras dengan budaya dan etika bangsa.
“Di balik manfaat digitalisasi, ada sisi gelap yang tidak boleh kita abaikan. Keduanya harus kita hadapi secara bersamaan,” tegasnya.
Menurut Ismail, agar manfaat digitalisasi bisa optimal, penggunaannya harus tetap mengacu pada nilai-nilai etika, budaya, dan kebangsaan.
“Kita punya banyak kreativitas, tapi kita juga harus sadar batas. Etika, budaya, dan nilai kebangsaan adalah batas penting itu,” tambahnya.
Ia juga menekankan pentingnya pendidikan dalam membangun ketahanan generasi muda terhadap pengaruh negatif era digital.
“Pendidikan tidak hanya membekali keterampilan, tetapi juga menanamkan nilai dan membangun ketahanan,” katanya.
Dalam proses transformasi digital, lanjutnya, pemerintah berperan sebagai pengorkestra berbagai pihak, agar inovasi bisa tumbuh dalam ekosistem yang sehat dan berlandaskan nilai kebangsaan.
“Pemerintah harus mampu menyelaraskan strategi dan komitmen semua pemangku kepentingan melalui kebijakan dan regulasi yang tepat,” jelas Ismail.
Menurut Ismail, transformasi digital seharusnya tidak hanya difokuskan pada aspek efisiensi dan kecepatan, tetapi juga diarahkan untuk menjaga kehormatan dan kedaulatan bangsa di tengah derasnya arus teknologi global.
