Pernyataan ini disambut positif, namun sejumlah pihak menilai komitmen tersebut harus dibuktikan melalui mekanisme pengawasan publik, penyampaian hasil seleksi yang dapat diakses masyarakat, serta pelibatan pihak independen yang kredibel.
Pemerhati tata kelola pemerintahan Suryaman, M.Pd menilai, transparansi seleksi pejabat bukan hanya soal tidak adanya pungutan, tetapi juga memastikan proses penilaian terbuka, indikator kompetensi jelas, dan tidak ada ruang untuk afiliasi politik mengintervensi hasil akhir, ungkapnya.
Bupati Reynaldy juga menekankan pentingnya menghadirkan pejabat yang mampu mendukung percepatan pembangunan Subang, terutama dengan hadirnya Pelabuhan Patimban dan pertumbuhan sektor agribisnis, pariwisata, serta industri. Namun, kemampuan pejabat untuk menjawab tantangan tersebut sangat bergantung pada kualitas seleksi dan integritas proses rekrutmen.
Penyelenggaraan seleksi kemudian dibuka secara resmi, dihadiri jajaran pejabat daerah dan panitia seleksi. Di tengah sorotan publik, pelaksanaan seleksi tahun ini dipandang sebagai momentum penting untuk membuktikan komitmen pemerintah daerah terhadap tata kelola birokrasi yang benar-benar bersih dan profesional. (**)
