JAKARTA.pesanjabar.com – Kementerian Sosial (Kemensos) bersama Kementerian Transmigrasi (Kementrans) tengah mempersiapkan pendirian Sekolah Rakyat di kawasan transmigrasi, dengan target pelaksanaan pada awal tahun mendatang.
Kolaborasi ini dibahas dalam pertemuan antara Menteri Sosial Saifullah Yusuf (Gus Ipul) dan Menteri Transmigrasi M. Iftitah Sulaiman Suryanagara di Kantor Kemensos, Jakarta, pada Kamis (7/8/2025).
Gus Ipul menuturkan, inisiatif ini menjadi harapan baru dalam upaya pemerataan pembangunan, khususnya di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T). “Kami mulai memetakan dan mengidentifikasi daerah transmigrasi untuk memulai pembangunan Sekolah Rakyat,” ungkapnya. Hadir pula Wakil Menteri Sosial Agus Jabo Priyono.
Menurutnya, ide pendirian Sekolah Rakyat pertama kali mengemuka dalam pertemuannya dengan Menteri Transmigrasi beberapa waktu lalu. Tujuan utamanya adalah meningkatkan kualitas SDM dan memperluas akses pendidikan di komunitas transmigrasi maupun komunitas adat terpencil.
Lebih lanjut, Gus Ipul menjelaskan bahwa Sekolah Rakyat merupakan gagasan langsung dari Presiden Prabowo Subianto untuk memberikan akses pendidikan kepada kelompok keluarga miskin dan miskin ekstrem, terutama yang tergolong dalam Desil 1 dan 2 pada Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN).
“Data BPS mencatat lebih dari tiga juta anak dari keluarga kurang mampu mengalami putus sekolah atau berpotensi tidak bersekolah. Presiden ingin kita memberi perhatian pada mereka,” ujarnya.
Sementara itu, Menteri Transmigrasi Iftitah menyambut baik gagasan Sekolah Rakyat dan menyatakan kesiapan Kementrans untuk bekerja sama dalam pelaksanaannya di kawasan transmigrasi. Ia menyebut bahwa beberapa wilayah seperti NTT dan Papua menjadi kandidat awal lokasi pilot project.
Iftitah menegaskan bahwa di era Presiden Prabowo, program transmigrasi tak hanya fokus pada perpindahan penduduk, tetapi juga mencakup peningkatan kesejahteraan melalui industrialisasi, hilirisasi, investasi, dan penciptaan lapangan kerja.
“Pendidikan menjadi kunci penting. Dengan sinergi antarkementerian, dampak investasi negara di wilayah transmigrasi bisa lebih maksimal dan efisien,” ujarnya.
Ia menutup dengan menyatakan bahwa pihaknya akan mengkaji kebutuhan pendidikan di wilayah-wilayah dengan tingkat kemiskinan ekstrem, dan akan memprioritaskan pembangunan Sekolah Rakyat di lokasi-lokasi tersebut. (**)
