JAKARTA, Pesanjabar.com — Kementerian Sosial (Kemensos) tengah menyelesaikan tahap akhir persiapan peluncuran Sekolah Rakyat, sebuah program pendidikan khusus yang diperuntukkan bagi anak-anak dari keluarga miskin berdasarkan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN). Mengikuti arahan Presiden Prabowo Subianto, program ini dijadwalkan mulai berjalan pada Juli 2025.
Menteri Sosial Saifullah Yusuf atau Gus Ipul menjelaskan bahwa proses rekrutmen tenaga pengajar hampir selesai.
“Sekarang sudah dibuka untuk rekrutmen guru. Insya Allah nanti tanggal 23–24 (Juni) proses rekrutmen guru semua sudah selesai,” ujar Gus Ipul di Gedung Kemensos, Rabu (11/6/2025).
Selain guru, Kemensos juga merekrut tenaga pendukung pendidikan seperti kepala asrama dan pamong. Hingga kini, telah disiapkan 1.554 guru dan 53 kepala sekolah, dan jumlah ini masih bisa bertambah mengikuti kebutuhan di 100 lokasi penyelenggaraan Sekolah Rakyat.
“Hari ini sudah ada 100 titik yang menampung sekitar 10.000 siswa,” kata Gus Ipul menegaskan kesiapan penyelenggaraan Sekolah Rakyat.
Wakil Menteri Sosial Agus Jabo Priyono menambahkan bahwa seluruh komponen operasional Sekolah Rakyat kini tengah dimatangkan.
“Satgas (Sekolah Rakyat) sedang melakukan finalisasi semua kebutuhan di dalam Sekolah Rakyat. Mulai dari kurikulum, guru, siswa termasuk sarana-prasarana dan kebutuhan siswa,” ujar Agus Jabo Priyono.
Sementara itu, Ketua Tim Formatur Sekolah Rakyat sekaligus mantan Mendikbud periode 2009–2014, Prof. M. Nuh, menyebutkan bahwa pada tahun ini ditargetkan berdiri 100 sekolah dalam tahap pertama pelaksanaan, yang dibagi ke dalam dua gelombang.
“Tahun ini 100, tentu tahun depan akan ada lagi. Dari 100 itu kita bagi dua tahap, semuanya tahap 1. Nanti ada yang persis Juli kita mulai, tapi sebagian nanti mungkin Agustus dan selanjutnya. Kita pastikan semuanya mulai tahun ini,” kata M. Nuh.
Untuk gelombang pertama, sebanyak 63 lokasi akan menampung 247 rombongan belajar (rombel) dengan total 6.180 siswa. Komposisinya mencakup 3 rombel untuk SD (75 siswa), 119 rombel SMP (2.800 siswa), dan 129 rombel SMA (3.305 siswa).
Adapun gelombang kedua atau Tahap Ib akan dijalankan di 37 lokasi, mencakup 145 rombel dengan total 3.600 siswa. Terdiri dari 4 rombel SD (100 siswa), 53 rombel SMP (1.310 siswa), dan 88 rombel SMA (2.190 siswa). Secara keseluruhan, tahap pertama mencakup 396 rombel dan hampir 9.800 siswa.
Pelatihan bagi kepala sekolah juga telah dimulai untuk memperkuat peran mereka sebagai penggerak pendidikan berbasis pengasuhan dan pemberdayaan.
Di luar aspek sumber daya manusia, kebutuhan dasar siswa seperti seragam, sepatu, alat tulis, hingga pakaian dalam turut dipersiapkan secara menyeluruh. Proses pengadaan dilakukan melalui kerja sama dengan BPKP agar transparan dan sesuai aturan.
“Kemensos selalu bekerjasama dengan BPKP untuk memastikan baik dari sisi unit cost-nya maupun sisi teknis pengadaannya proper. Sesuai dengan aturan main,” tegas M. Nuh.
Tidak seperti sekolah pada umumnya, penerimaan siswa di Sekolah Rakyat tidak menggunakan seleksi akademik. Sebagai gantinya, dilakukan pemetaan menyeluruh terhadap kondisi akademik, psikososial, psikologis, dan kesehatan siswa, dengan melibatkan lembaga profesional serta perguruan tinggi seperti Universitas Indonesia (UI) dan Universitas Padjajaran (Unpad).
“Kita petakan bagaimana akademiknya, gimana psikososialnya, gimana psikologinya. Demikian semua kita petakan. Kesehatan juga,” jelasnya.
Sebelum memasuki tahun ajaran baru, para siswa akan tinggal di asrama untuk mengikuti pelatihan fisik serta pembinaan karakter, dengan fokus pada kesehatan, keberanian, dan kepercayaan diri.
“Programnya bukan hanya melihat positifnya. Tapi idealnya, termasuk juga psikologi, keberanian dan self confidence-nya,” ucap M. Nuh.
Saat ini, Kemensos juga tengah melakukan penghitungan biaya per siswa per tahun, yang nantinya akan disesuaikan dengan kondisi di masing-masing daerah.
Dengan pendekatan yang menyeluruh dan berpihak pada keadilan sosial, Sekolah Rakyat hadir bukan sekadar sebagai lembaga pendidikan, melainkan juga sebagai wujud nyata kehadiran negara bagi anak-anak dari keluarga prasejahtera. Diharapkan, program ini mampu menjadi langkah strategis dalam memutus rantai kemiskinan lintas generasi dan membentuk generasi penerus yang tangguh dan berkualitas. **
