Meski begitu, klarifikasi Pemprov dinilai publik sekadar pembelaan. Bagi banyak warga, angka Rp33 miliar dianggap berlebihan di tengah kondisi ekonomi rakyat yang sulit. Banyak masyarakat Jawa Barat masih kesulitan mendapat pekerjaan, harga kebutuhan pokok naik, bahkan untuk mendapatkan Rp1 juta per bulan pun dirasa sangat berat.
Seorang warga Bandung, Dudi Lesmana, menyebut kondisi ini ironis. “Pejabat bisa digaji ratusan juta hingga miliaran setiap tahun, sementara rakyat seperti kami untuk Rp500 ribu sebulan saja sudah susah. Ini tidak adil,” tegasnya.
Publik menilai, meskipun dasar hukumnya sah, persoalan ini lebih menyangkut etika dan kepatutan. Masyarakat kini menunggu kepekaan sosial para pejabat: apakah mereka berani mengurangi sebagian haknya sebagai bentuk solidaritas, atau justru terus berpegang pada aturan sambil menikmati fasilitas besar yang melekat pada jabatan. (****)
