Kritik serupa datang dari Ketua Umum LSM BRANTAS, Wanwan Mulyawan, yang menilai mutasi kali ini sarat aroma politik. Ia menyoroti adanya pejabat dengan Tuntutan Ganti Rugi (TGR) dari BPK yang tetap bertahan di jabatan penting. “Ini jelas cacat tata kelola dan memperkuat dugaan adanya permainan politik,” katanya.
Baik Holid maupun Wanwan sepakat bahwa Sekda Ade Zakir perlu dievaluasi karena dinilai gagal menjaga sistem karier ASN. Jika dibiarkan, birokrasi KBB dikhawatirkan hanya menjadi alat politik, bukan alat pelayanan publik.
DPRD Kabupaten Bandung Barat pun didesak membentuk Panitia Khusus (Pansus) untuk mengusut dugaan permainan dalam rotasi pejabat. Publik menunggu sikap wakil rakyat, apakah berani membuka tabir atau memilih bungkam.
Jika tidak segera dibenahi, kegaduhan ini dinilai berpotensi meruntuhkan semangat reformasi birokrasi yang seharusnya menjadi instrumen pelayanan publik. (****)
