BANDUNG BARAT – Kebijakan rotasi dan mutasi 14 pejabat eselon II yang dilakukan Bupati Bandung Barat, Jeje Ritchie Ismail, memicu gelombang kritik tajam. Sorotan terutama diarahkan kepada Sekretaris Daerah (Sekda) Ade Zakir yang dituding sebagai aktor utama di balik kisruh birokrasi.
Mutasi yang diklaim sebagai tindak lanjut evaluasi kinerja, uji kompetensi, dan putusan PTUN Bandung itu dinilai sarat intrik politik, menabrak prinsip merit sistem, dan berpotensi memunculkan mosi tidak percaya. Publik menilai pejabat berprestasi justru dipinggirkan, sementara jabatan hasil open bidding tidak diisi sesuai mekanisme. Bahkan, ada pejabat bermasalah tetap dipertahankan di posisi strategis.
Direktur Pusat Kajian Politik, Ekonomi, dan Pembangunan (Puskapolekbang), Holid Nurjamil, menilai mutasi tersebut mencerminkan kegagalan reformasi birokrasi. “Ada pejabat berprestasi digeser tanpa alasan jelas, jabatan hasil open bidding diisi orang lain, bahkan ada kursi pejabat senior dibiarkan kosong. Pola karier ASN jadi kabur,” tegasnya.
