BANDUNG.pesanjabar.com – Pemerintah Kota (Pemkot) Bandung terus berupaya memperkuat penerapan reformasi birokrasi agar kinerja pemerintahan semakin profesional, efisien, dan berorientasi pada hasil. Hal tersebut disampaikan Sekretaris Daerah Kota Bandung, Iskandar Zulkarnain, dalam kegiatan Evaluasi Penyederhanaan Birokrasi yang digelar di Hotel Oakwood Bandung, Senin (3/11/2025).
Menurut Iskandar, reformasi birokrasi merupakan langkah pembaruan menyeluruh terhadap sistem pemerintahan, terutama dalam aspek kelembagaan, sumber daya manusia, dan tata kelola. Ia menegaskan bahwa penyederhanaan birokrasi sebagaimana diatur dalam Permenpan-RB Nomor 25 Tahun 2021 dan Nomor 17 Tahun 2021 menjadi strategi penting untuk membangun birokrasi yang dinamis dan adaptif terhadap perubahan.
Selama empat tahun terakhir, Pemkot Bandung telah melaksanakan tiga agenda utama reformasi birokrasi, yaitu: penyederhanaan struktur organisasi, transformasi jabatan administrasi menjadi jabatan fungsional, serta penguatan kerja berbasis tim dan kolaborasi lintas sektor. Upaya ini diharapkan mampu menghasilkan pelayanan publik yang lebih cepat dan responsif.
“Tidak semua dinas cocok dengan struktur fungsional yang baru, sehingga perlu evaluasi menyeluruh agar sistem ini benar-benar lebih efektif dibandingkan sebelumnya,” ujar Iskandar. Ia juga mengimbau seluruh perangkat daerah untuk terbuka menyampaikan kendala agar solusi dapat ditemukan bersama.
Iskandar menambahkan, kegiatan ini menjadi momentum penting untuk merefleksikan sejauh mana penyederhanaan birokrasi telah memberikan dampak positif bagi pelayanan publik. “Kita ingin membangun birokrasi yang benar-benar melayani, bukan untuk dilayani,” tegasnya.
