Aceh Besar, Pesanjabar.com – Dalam upaya memperkuat sinergi lintas sektor dan mendorong peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, serta kesejahteraan masyarakat, Dinas Sosial Aceh bersama Politeknik Kesehatan Kemenkes Aceh (Poltekkes Aceh) resmi menandatangani Nota Kesepahaman (MoU) pada Selasa, 3 Juni 2025, bertempat di Gedung Poltekkes Aceh.
Penandatanganan MoU ini dilakukan langsung oleh Kepala Dinas Sosial Aceh, Dr. Muslem Yacob, S.Ag, M.Pd, dan Rektor Poltekkes Aceh, Dr. Abdurrahman, S.KP, M.PD, dengan disaksikan oleh sejumlah pejabat tinggi pendidikan dan tokoh akademik, termasuk Prof. Zainuddin dari Universitas Negeri Medan (Unimed), para dekan, serta kepala jurusan di lingkungan Poltekkes Aceh.
Kerja sama ini merupakan langkah strategis untuk mengembangkan program bersama dalam rangka menjawab berbagai tantangan sosial dan kesehatan yang dihadapi masyarakat Aceh. Kerja sama ini juga sekaligus memperkuat hubungan kelembagaan yang telah terjalin sebelumnya antara Dinas Sosial Aceh dan Poltekkes Aceh.
Rektor Poltekkes Aceh, Dr. Abdurrahman, S.KP, M.PD, menyampaikan bahwa kesepakatan ini merupakan kelanjutan dari kerja sama yang sudah dibangun sebelumnya dan kini diformalkan dalam bentuk MoU untuk memperluas dan memperdalam ruang lingkup kolaborasi.
“Kerjasama ini bisa berkembang dan bermanfaat bagi Poltekkes dan Dinas Sosial, serta pada akhirnya menguntungkan anak-anak Aceh,” kata Dr. Abdurrahman dalam sambutannya.
Ia juga menjelaskan bahwa pihaknya terus mendorong kolaborasi dengan pemerintah kabupaten/kota di seluruh Aceh, terutama dalam mendukung program-program nasional yang berkaitan dengan kesehatan masyarakat seperti percepatan penurunan stunting, penurunan angka kematian ibu dan anak, penanggulangan HIV/AIDS, serta isu-isu kesehatan lainnya.
Dengan sembilan kampus yang tersebar di berbagai wilayah Aceh dan jumlah mahasiswa aktif mencapai sekitar 4.000 orang, Poltekkes Aceh menjadi satu-satunya Unit Pelaksana Teknis (UPT) di bawah Kementerian Kesehatan di Aceh. Oleh karena itu, peran strategisnya diharapkan mampu menghasilkan lulusan tenaga kesehatan yang siap kerja, melalui model pendidikan vokasi dan profesi yang diterapkan.
Dr. Abdurrahman menyampaikan optimisme terhadap masa depan lembaga yang dipimpinnya.
Ia menegaskan bahwa melalui jaringan kerja sama yang kuat dan kolaboratif, Poltekkes Aceh akan mampu menjadi institusi pendidikan kesehatan unggulan di tingkat regional bahkan nasional.
Sementara itu, Kepala Dinas Sosial Aceh, Dr. Muslem Yacob, menyambut baik langkah kolaboratif ini dan menekankan pentingnya membangun kemitraan antara lembaga pendidikan dan institusi pemerintah demi kesejahteraan masyarakat.
“Intinya kita sama-sama bisa berkolaborasi dan saling membantu, memberikan kemaslahatan kepada banyak masyarakat,” ujarnya.
Dr. Muslem juga mengungkapkan bahwa saat ini Pemerintah Pusat melalui Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 8 Tahun 2025 telah menugaskan Kementerian Sosial untuk menjalankan Program Nasional Sekolah Rakyat, yang menargetkan kelompok rentan dan marginal. Ia membuka peluang kerja sama lebih luas dengan Poltekkes Aceh untuk menyukseskan program tersebut melalui pendidikan, pelatihan, dan peningkatan kapasitas masyarakat.
Kerja sama yang tertuang dalam MoU ini mencakup berbagai bidang penting, antara lain pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, pemanfaatan sarana dan prasarana, serta pengembangan ketenagakerjaan dan manajemen acara. Dengan kata lain, kedua belah pihak sepakat untuk mensinergikan potensi dan sumber daya yang dimiliki untuk mendukung pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi, yaitu pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
Di akhir acara, para pihak yang hadir menyampaikan harapan besar agar kemitraan ini tidak hanya berjalan di atas kertas, tetapi benar-benar diimplementasikan dalam program-program konkret yang menyentuh kebutuhan masyarakat Aceh secara langsung.
Dengan ditandatanganinya Nota Kesepahaman ini, Dinas Sosial Aceh dan Poltekkes Aceh diharapkan dapat membentuk model kolaborasi antarlembaga yang berorientasi pada dampak nyata bagi masyarakat, khususnya dalam upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia dan kesejahteraan sosial di Provinsi Aceh, dilansir dari laman resmi Acehprovgoid.(**)
